Patrolmedia, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah memperhatikan isu kesehatan jiwa anak dan remaja.
Tito menekankan pentingnya dukungan nyata dari Pemda, termasuk dalam hal alokasi anggaran.
Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian (SKP) Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesehatan Jiwa pada Anak dan Remaja di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
“Jadi, kalau ingin kita membuat itu diprogramkan, maka harus dialokasikan uangnya pada saat perencanaan APBD,” ujar Tito dalam keterangannya.
Tito menyadari kemampuan fiskal atau keuangan setiap daerah berbeda-beda. Ia menyebut, bagi daerah berkemampuan fiskal terbatas, pemerintah pusat akan turun mengintervensi agar program kesehatan jiwa berjalan.
Guna memastikan pemahaman yang sama di tingkat daerah, Kemendagri berencana menggelar pertemuan khusus secara virtual dengan para kepala daerah.
“Nanti kita akan mengundang, supaya mereka (kepala daerah) wajib hadir. (Kemendagri) mengawal agar isu tersebut masuk ke dalam APBD,” kata mantan Kapolri itu.
Sebagai langkah konkret, Kemendagri bakal menerbitkan Surat Edaran (SE) mengenai peran Pemda dalam merespons isu kesehatan jiwa anak dan remaja.
Aturan ini akan disusun secara rigid dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait.
“Katakanlah Kementerian PPPA mungkin, atau Kementerian Kesehatan, atau Menko PMK. Apa yang harus mereka lakukan? Karena semua harus rigid programnya,” jelas Tito.
Tito pun mengusulkan rencana strategis yaitu:
Pertemuan Virtual Wajib: Mengedukasi kepala daerah mengenai urgensi isu kesehatan jiwa.
Surat Edaran: Panduan teknis bagi Pemda dalam menyusun program yang terukur.
Mekanisme Reward: Pengusulan penghargaan dan insentif bagi daerah yang sukses menjalankan program kesehatan jiwa anak secara optimal.
Langkah ini diperkuat dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja oleh 9 menteri yang hadir dirapat tersebut.
Tito berharap adanya insentif dapat memotivasi Pemda untuk lebih serius menangani isu ini di wilayah masing-masing.
(Kml/Ft)
