Mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada tahun 2026 bukanlah tugas yang mudah bagi Indonesia. Menurut pandangan para ekonom senior, angka tersebut berada di atas proyeksi dasar yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga keuangan internasional terkemuka. Untuk merealisasikan ambisi ini, diperlukan upaya keras yang signifikan, terutama dalam hal penyempurnaan implementasi kebijakan di tingkat lapangan.
Tantangan Mencapai Pertumbuhan 6 Persen
Raden Pardede, seorang Ekonom Senior, menekankan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari lembaga-lembaga seperti Bank Dunia, IMF, OECD, ADB, dan lembaga pemeringkat seperti S&P, umumnya menempatkan angka 5 persen sebagai basis. Angka ini dianggap relatif mudah dicapai. Namun, lonjakan menuju 6 persen memerlukan kerja keras ekstra dan strategi yang lebih mendalam.
Dalam program Economic Outlook 2026: Nyalakan Mesin Pertumbuhan Baru di Kompas TV, Raden Pardede menjelaskan bahwa meskipun pemerintah telah menyiapkan instrumen kebijakan makroekonomi yang memadai, termasuk kebijakan fiskal, moneter, dan injeksi likuiditas, persoalan utama justru terletak pada hambatan implementasi di lapangan.
“Kebijakan sudah ada, tapi masih banyak hambatan di lapangan. Ibarat pipa, masih banyak sampah dan lemak yang menyumbat aliran. Kalau tidak dibersihkan, arusnya tidak lancar. Inilah bottleneck yang harus diselesaikan dengan cepat,” ujar Raden.
Kunci Implementasi Kebijakan yang Efektif
Raden Pardede menggarisbawahi pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Banyak peraturan yang mungkin terlihat baik di atas kertas, namun belum berjalan optimal dalam praktiknya, terutama dalam hal perizinan.
“Yang paling penting adalah implementasi. Kalau aturan benar-benar dijalankan, proses perizinan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin lingkungan akan jauh lebih cepat. Itu saja sudah sangat membantu dunia usaha,” tegas Raden.
Selain itu, efektivitas belanja pemerintah juga menjadi faktor krusial. Anggaran yang telah dialokasikan harus dapat direalisasikan tepat waktu dan tidak terhambat oleh birokrasi yang berbelit. Keterlambatan realisasi anggaran dapat menghilangkan potensi dampak positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Mengantisipasi Risiko dan Memperkuat Sektor Swasta
Pertumbuhan ekonomi yang stabil juga memerlukan kewaspadaan terhadap berbagai risiko yang mungkin muncul. Perubahan iklim, misalnya, dapat memengaruhi infrastruktur dan produksi pangan. Fenomena cuaca seperti La Nina, yang diprediksi terjadi di awal tahun 2026, berpotensi menimbulkan tantangan tersendiri.
Namun, faktor paling penting yang menopang perekonomian nasional adalah sektor swasta. Raden Pardede mengingatkan bahwa kontribusi pemerintah terhadap perekonomian hanya berkisar antara 9-10 persen, dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyumbang paling tinggi 14 persen. Ini berarti sekitar 85 persen perekonomian ditopang oleh sektor swasta. Oleh karena itu, menjaga agar “mesin” sektor swasta ini tetap berjalan lancar melalui likuiditas yang memadai, insentif yang tepat, dan kepastian hukum adalah hal yang mutlak.
Revitalisasi Sektor Manufaktur
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja yang luas, Raden Pardede menyarankan agar sektor manufaktur kembali menjadi prioritas. Saat ini, fokus pemerintah dinilai terlalu terpusat pada sektor padat modal yang berbasis sumber daya alam, yang cenderung menyerap tenaga kerja dalam jumlah terbatas.
Sektor manufaktur, di sisi lain, memiliki potensi besar untuk menyerap lulusan sekolah menengah, baik SMA maupun SMK, bahkan SMP, dalam jumlah yang signifikan. Hal ini penting untuk mencegah jebakan pada sektor informal dan menciptakan struktur tenaga kerja yang lebih kuat.
Target Pertumbuhan dan Langkah Bertahap
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada tahun 2026. Target ini merupakan langkah awal menuju pencapaian target jangka menengah sebesar 8 persen.
Menurut Purbaya, target pertumbuhan ekonomi yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,4 persen untuk tahun depan dinilai masih kurang. Untuk mencapai target 8 persen, diperlukan langkah-langkah bertahap.
“Kalau mau ke 8 persen, kita harus bertahap. Tahun depan 6 persen, lalu naik lebih cepat di tahun berikutnya,” ujar Purbaya.
Pencapaian target ini sangat bergantung pada upaya menghidupkan kembali mesin-mesin ekonomi yang sempat melambat, dengan fokus utama pada sektor swasta.
