Sorotan Publik: Seringnya Kunjungan Presiden ke Prancis Picu Pertanyaan
Sejak resmi mengemban amanah sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah melakukan empat kunjungan ke Prancis. Kunjungan terakhirnya pada Mei 2026, mempertemukannya kembali dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Frekuensi kunjungan yang tinggi ke negara tersebut, terutama di tengah situasi ekonomi yang menantang, memunculkan berbagai pertanyaan dan kritik dari berbagai kalangan.
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, salah satu yang menyuarakan keprihatinan. Ia menilai bahwa pola kunjungan luar negeri Presiden Prabowo, khususnya ke Prancis, menunjukkan adanya kejanggalan yang patut dipertanyakan oleh publik.
“Agak janggal di mata publik kalau kedatangan presiden ke Prancis itu berkali-kali,” ujar Feri dalam sebuah acara di Kompas TV pada Selasa, Juni 2026.
Menurut Feri, perjalanan dinas kepresidenan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, seharusnya dilakukan secara selektif dan hanya untuk agenda yang benar-benar krusial. “Jadi, harus dipastikan betul sebelum berangkat, keberangkatan itu memang penting bagi presiden,” tegasnya.
Feri menekankan perlunya transparansi mengenai tujuan dan manfaat dari setiap kunjungan tersebut. Ia mempertanyakan agenda spesifik di balik kunjungan berulang kali ke Prancis, termasuk apakah ada kesepakatan bisnis atau agenda lain yang mendasarinya.
Efisiensi Anggaran dan Nilai Tukar Rupiah Menjadi Sorotan
Lebih lanjut, Feri Amsari menggarisbawahi pentingnya penggunaan anggaran negara yang efektif dan efisien. Situasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi perhatian khusus.
“Pada saat ini rupiah sedang anjlok. Melakukan perjalanan dinas yang tidak selektif akan membebani anggaran dan biaya yang jauh lebih besar,” jelasnya.
Feri juga berpendapat bahwa tidak semua kunjungan luar negeri memerlukan kehadiran langsung presiden. Jika suatu kesepakatan telah terjalin di awal, tindak lanjutnya dapat didelegasikan kepada diplomat atau pejabat terkait yang menangani kepentingan bisnis.
Menurut pandangannya, ada dua kondisi yang dianggap kurang tepat bagi presiden untuk melakukan perjalanan ke luar negeri:
- Bertepatan dengan Hari Besar Keagamaan: Feri menyatakan bahwa tidak lazim bagi seorang presiden untuk melakukan perjalanan dinas saat perayaan hari besar keagamaan. Hal ini bisa menimbulkan persepsi publik yang kurang baik.
- Saat Nilai Tukar Rupiah Anjlok: Melakukan kunjungan ke luar negeri ketika mata uang domestik sedang melemah secara signifikan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas dan efektivitas penggunaan dana negara.
Feri menekankan bahwa seorang pemimpin negara harus memprioritaskan stabilitas ekonomi domestik sebelum merencanakan agenda perjalanan internasional. “Makanya kalau mau jujur-jujur, perjalanan ini transparan atau tidak, kepentingannya bagaimana, apa saja deal-deal-nya, seberapa lama presiden di sana, kenapa penting berangkat di Lebaran Haji atau tidak, harus diperhatikan situasi yang ada,” ujarnya.
Klaim Hasil Kunjungan: Kesepakatan Investasi dan Penguatan Diplomatik
Di sisi lain, Sekretariat Kabinet memberikan keterangan yang mengklaim bahwa kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis telah membuahkan hasil positif, terutama dalam bentuk kesepakatan investasi.
Salah satu pencapaian yang diklaim paling signifikan adalah peluncuran France-Indonesia High Level Business Council. Forum bisnis ini dilaporkan berhasil menghasilkan empat kesepakatan komersial baru dengan nilai total mencapai USD 3,5 miliar. Fokus kesepakatan tersebut mencakup sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan.
Selain dampak ekonomi, kunjungan tersebut juga diklaim berhasil memperkuat posisi Indonesia di panggung Eropa. Hal ini terlihat dari pertemuan bilateral dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Élysée, yang secara khusus membahas peningkatan kerja sama bilateral dan penyelarasan isu-isu strategis global.
Dalam rangkaian kunjungannya, Presiden Prabowo juga menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan komunitas warga negara Indonesia di Paris. Ia diketahui melaksanakan salat Iduladha bersama diaspora Indonesia, menciptakan suasana kehangatan dan kebersamaan.
Menurut keterangan resmi Sekretariat Kabinet, langkah-langkah diplomatik ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas jaringan kemitraan global. Tujuannya adalah untuk meningkatkan posisi Indonesia di kawasan Eropa dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Presiden Prabowo beserta rombongan dilaporkan tiba kembali di tanah air pada Sabtu pagi, 30 Mei 2026, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Kepulangannya disambut oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.
