Perdebatan Tanggung Jawab Krisis Iklim Memasuki Babak Baru
Perdebatan mengenai tanggung jawab krisis iklim memasuki babak baru. Jika selama ini perhatian lebih banyak tertuju pada gaya hidup mewah para miliarder, penelitian terbaru justru menunjukkan bahwa sumber dampak terbesar berasal dari aset dan investasi yang mereka kuasai, mulai dari perusahaan minyak hingga portofolio bisnis beremisi tinggi.
Laporan Greenpeace menyebut kelompok superkaya tidak hanya menyumbang emisi melalui penggunaan jet pribadi, kapal pesiar, atau konsumsi barang mewah, melainkan juga lewat kepemilikan perusahaan dan aset finansial yang menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar. Kelompok 1 persen terkaya dunia melalui saham dan investasinya mengendalikan sekitar seperempat emisi global setiap tahun.
Greenpeace menghitung apa yang disebut sebagai “utang iklim” atau climate debt, yakni besarnya kerusakan iklim yang dapat dikaitkan dengan aset yang dimiliki kelompok berpendapatan sangat tinggi. Berdasarkan perhitungan itu, orang-orang terkaya di dunia diperkirakan menyebabkan kerugian iklim hampir 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp17.930 triliun, dengan kurs Rp17.930 per dolar AS, setiap tahun.
Clara Thompson, pemimpin kampanye sistem sosial ekonomi Greenpeace International, mengatakan ketimpangan tersebut semakin sulit diabaikan. Di saat masyarakat menghadapi kenaikan tagihan energi, meningkatnya biaya hidup, dan dampak perubahan iklim yang semakin besar, banyak orang bertanya mengapa rumah tangga biasa harus menanggung begitu banyak beban, sementara sebagian orang terkaya di dunia terus meraup keuntungan dari industri yang mendorong krisis ini.
Emisi Berbasis Kepemilikan
Selain itu, Greenpeace memperkirakan kelompok 1 persen terkaya di dunia bertanggung jawab atas sekitar 40 persen emisi berbasis kepemilikan. Emisi ini berasal dari kegiatan bisnis dan aset finansial maupun fisik yang mereka kuasai, yang secara keseluruhan menyumbang sekitar 60 persen emisi karbon global. Di dalam kelompok tersebut, 0,1 persen terkaya menyumbang sekitar 17 persen, sedangkan 0,01 persen terkaya sekitar 9 persen emisi berbasis kepemilikan.
Sebaliknya, separuh populasi dunia dengan tingkat kekayaan terendah hanya menyumbang sekitar 3 persen emisi berbasis kepemilikan. Menurut Greenpeace, seseorang masuk kelompok 1 persen terkaya jika memiliki kekayaan di atas sekitar 2 juta dolar AS, sementara kelompok 0,01 persen memiliki kekayaan lebih dari 38 juta dolar AS.
Thompson menilai pendekatan berbasis kepemilikan perlu mendapat perhatian lebih besar dalam kebijakan iklim global. Ini bukan hanya soal jet pribadi dan gaya hidup mewah. Dalam persoalan polusi yang dihasilkan kaum ultra-kaya, kepemilikan bahkan lebih penting daripada konsumsi. Sebagian besar emisi terkait dengan kepemilikan aset dan investasi yang intensif karbon.
Solusi untuk Mengatasi Ketimpangan
Selama bertahun-tahun, kebijakan iklim berfokus pada konsumen. Temuan kami menunjukkan bahwa perhatian yang jauh lebih besar perlu diberikan pada apa yang dimiliki dan diinvestasikan seseorang. Karena itu, Greenpeace mengusulkan instrumen seperti pajak kekayaan untuk membantu mengatasi ketimpangan tersebut.
Utang iklim adalah soal tanggung jawab. Jika kita sepakat bahwa pihak yang paling banyak berkontribusi terhadap masalah harus memberi kontribusi lebih besar untuk memperbaikinya, maka wajar untuk mempertanyakan apakah prinsip itu juga berlaku bagi kekayaan yang sangat besar.
Pembiayaan Energi Fosil dan Konferensi Iklim
Laporan ini muncul ketika pembiayaan energi fosil kembali menjadi sorotan. Data terpisah menunjukkan bank-bank besar dan investor keuangan mengalirkan sekitar 900 miliar dolar AS ke sektor bahan bakar fosil tahun lalu, meskipun sebagian telah berjanji mengurangi dukungan terhadap industri tersebut.
Pada saat yang sama, para delegasi dari berbagai negara, kecuali Amerika Serikat, akan berkumpul di Bonn, Jerman, menjelang Konferensi Iklim PBB COP31 pada November mendatang untuk membahas transisi energi yang adil dan pendanaan aksi iklim.
Di tengah meningkatnya kesenjangan kekayaan global, studi Greenpeace memperluas perdebatan mengenai siapa yang seharusnya memikul biaya penanganan perubahan iklim. Fokusnya tidak lagi hanya pada pola konsumsi individu, tetapi juga pada struktur kepemilikan modal yang dinilai ikut menentukan arah emisi dan masa depan ekonomi rendah karbon dunia.
