“Kata kunci kita ini di operator data desa. Enggak mungkin ada orang bermasalah di desa A di Kupang ini kemudian bisa diketahui dari Jakarta kalau tidak ada data yang disajikan dari bawah,” ujarnya.
Ia bahkan berseloroh bahwa nasib dirinya sebagai Mensos dan nasib Gubernur NTT sangat bergantung pada kerja keras para operator desa tersebut.
“Jadi Pak Gubernur, nasib saya sama Bapak tergantung mereka ini. Kalau mereka benar memasukkan (datanya), kita akan proses lebih lanjut. Kalau mereka masukinya itu sudah keliru, ya kita seterusnya akan kesulitan,” tambah Gus Ipul.
Dalam acara yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memapar per April 2026, DTSEN telah mencakup 289 juta individu dengan NIK tunggal yang terintegrasi.
Dari jumlah tersebut, terbentuk 95,3 juta kartu keluarga yang dipastikan unik tanpa duplikasi.
Khusus untuk wilayah NTT, BPS mencatat profil lansia sebagai berikut:
- Total lansia di NTT: 627.404 orang.
- Lansia hidup sendiri: 118.711 orang (18,92 persen), di mana 59,31 persen di antaranya telah menerima PBI kesehatan.
- Lansia di desil 1-4 (paling miskin): 379.592 orang, dengan 91,11 persen sudah mengantongi jaminan kesehatan PBI.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung pembersihan data ini.
“Sangat penting untuk memastikan seluruh rakyat yang membutuhkan bantuan bisa mendapatkan bantuan dengan baik,” tegas Melki.
Bagi warga yang mau mengecek, mengusulkan, atau menyanggah data penerima bansos, Kemensos telah membuka 2 jalur resmi yaitu:
1. Jalur Formal (Tingkat Desa):
Masyarakat melapor ke RT/RW untuk diajukan lewat operator SIKS-NG di desa/kelurahan, lalu dibahas dalam musyawarah desa, diverifikasi lapangan, dan ditetapkan oleh kepala daerah.
2. Jalur Partisipatif (Online & Layanan Darurat):
- Aplikasi Cek Bansos (Fitur Usul-Sanggah).
- Laporan melalui Pendamping PKH.
- Command Center Kemensos di nomor 021-171.
- Layanan WhatsApp di nomor 08877-171-171.
Seluruh usulan yang masuk nantinya akan diverifikasi ulang oleh BPS setiap tiga bulan sekali agar data bansos tetap segar dan tepat sasaran.
Editor: Erwin Syahril
