Pemerintah Tiongkok resmi mengeluarkan pedoman baru yang terkait dengan sektor e-commerce, di tengah meningkatnya tekanan dari Uni Eropa terkait isu keamanan produk dan akses pasar. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Beijing untuk menyesuaikan pertumbuhan industri digitalnya dengan standar global. Pedoman tersebut dirilis oleh Kementerian Perdagangan Tiongkok bersama sejumlah lembaga lintas sektor, mulai dari otoritas industri, pertanian, pariwisata, hingga regulator pasar dan ruang siber.
Berdasarkan laporan Reuters, Senin (6/4), pemerintah menekankan pentingnya keseimbangan antara dorongan pertumbuhan dan pengawasan, serta efisiensi ekonomi dengan prinsip keadilan. Aturan ini juga dibuat untuk mendorong integrasi lebih lanjut antara aktivitas digital dan ekonomi yang lebih luas. Dokumen tersebut juga menetapkan rencana untuk menciptakan zona percontohan untuk e-commerce lintas batas, mengembangkan aturan dan standar terkait, dan mendukung upaya platform untuk berekspansi ke pasar luar negeri.
Beberapa isu yang muncul dalam konteks ini termasuk peningkatan penjualan FMCG e-commerce di Indonesia yang terus meningkat, didorong oleh produk kecantikan. Di sisi lain, Purbaya merespons keluhan soal e-commerce Tiongkok, dengan mengevaluasi cara untuk bangkitkan pemain lokal. Bukalapak pun berhasil mendapatkan untung sebesar Rp 3,14 triliun setelah tidak lagi fokus pada e-commerce, dengan rahasia suksesnya terletak pada strategi perubahan bisnis yang dilakukan.
Langkah ini muncul setelah meningkatnya sorotan dari parlemen Uni Eropa yang menilai adanya lonjakan produk tidak aman yang masuk ke wilayah mereka. Selain itu, hal ini juga sekaligus menyoroti keterbatasan akses bagi pelaku usaha Eropa di pasar Tiongkok. Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam kunjungan delegasi parlemen Eropa ke Tiongkok, yang merupakan kunjungan pertama dalam delapan tahun terakhir.
Di sisi lain, Uni Eropa juga telah menyetujui reformasi sistem bea cukai dengan aturan penegakan yang lebih ketat, terutama bagi platform e-commerce. Dalam kebijakan itu, platform dapat dikenakan sanksi hingga denda jika terbukti menjual barang ilegal atau tidak memenuhi standar keamanan. Meski tidak secara eksplisit menyebut Eropa dalam pedoman barunya, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan bahwa kunjungan delegasi Uni Eropa diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kedua pihak dan mendorong hubungan bilateral yang lebih stabil.
“Kami akan mendorong perusahaan e-commerce untuk membangun basis pengadaan langsung di luar negeri, memperluas impor produk berkualitas tinggi dan khas, dan menciptakan jalur ekspres e-commerce bagi barang-barang global untuk memasuki pasar Tiongkok,” demikian pernyataan yang dikutip Reuters.
