Kegelisahan di PBNU: Dari Indikasi Penetrasi Zionis hingga Tata Kelola Organisasi
Di tengah riuhnya pemberitaan mengenai dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), terungkap sebuah fakta yang dinilai jauh lebih krusial dan serius dibandingkan sekadar polemik seputar izin tambang. Rais Syuriyah PBNU, KH Muhammad Cholil Nafis, secara gamblang menyatakan bahwa kegelisahan utama yang melanda organisasi ini justru bersumber dari indikasi adanya penetrasi unsur zionis serta persoalan mendasar dalam tata kelola organisasi yang dinilai telah menyimpang dari amanat para pendiri dan sesepuh NU (masyayikh).
Perhatian Syuriyah PBNU terhadap persepsi publik yang mengaitkan PBNU dengan unsur zionis telah menjadi perhatian serius sejak awal. KH Cholil Nafis menekankan bahwa persepsi negatif tersebut berpotensi besar merusak kredibilitas dan marwah PBNU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia yang selama ini konsisten memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan universal, termasuk sikap keberpihakan yang jelas terhadap perjuangan rakyat Palestina.
“Yang menjadi konsen utama Syuriyah PBNU dari awal adalah indikasi adanya penetrasi zionis. Persepsi ini sangat merusak terhadap nama baik dan kredibilitas PBNU,” tegas KH Cholil Nafis saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 13 Desember 2025.
Isu ini menjadi semakin mencuat ke permukaan setelah PBNU, di tengah situasi kemanusiaan yang memprihatinkan di Palestina akibat genosida, justru mengambil langkah mengundang seorang tokoh zionis, Peter Berkowitz, untuk hadir dalam salah satu agenda organisasi. Tindakan ini dinilai bertentangan secara fundamental dengan ketetapan dan arahan dari para masyayikh NU. Para sesepuh NU secara tegas telah menekankan pentingnya sikap keberpihakan terhadap Palestina sebagai sebuah keharusan moral dan kemanusiaan yang tidak dapat ditawar.
KH Cholil Nafis lebih lanjut mengungkapkan bahwa Rais Aam PBNU sebelumnya telah memberikan peringatan keras. Peringatan tersebut menekankan agar PBNU lebih selektif dalam mengundang tokoh-tokoh, khususnya dari kalangan Islam kontemporer di Timur Tengah, yang memiliki kapasitas untuk menyajikan perspektif keislaman yang menenangkan, berimbang, dan konstruktif. Namun, masukan penting ini rupanya tidak dijalankan oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Staquf Cholil, atau yang akrab disapa Gus Yahya.
“Di tengah situasi genosida yang terjadi, perhatian umat Islam di seluruh dunia sangatlah besar terhadap Palestina. Namun, justru yang diundang adalah tokoh zionis. Padahal, sudah ada peringatan tegas agar PBNU mengundang tokoh Islam dari Timur Tengah yang relevan. Inilah yang menimbulkan kegelisahan serius di kalangan Syuriyah,” papar KH Cholil Nafis dengan nada prihatin.
Kritik Terhadap Tata Kelola Organisasi PBNU
Selain persoalan sikap PBNU dalam kancah global, Syuriyah PBNU juga memberikan sorotan tajam terhadap masalah tata kelola organisasi di bawah kepemimpinan Gus Yahya. KH Cholil Nafis, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyebutkan bahwa harmoni dan efektivitas dalam kepengurusan PBNU belum berjalan secara optimal. Salah satu indikasi konkretnya adalah tertundanya pemberian legalitas resmi kepada sejumlah cabang PBNU yang seharusnya sudah ditetapkan dan diakui.
“Ada beberapa cabang PBNU yang seharusnya segera mendapatkan legalitas, namun proses tersebut belum bisa dilaksanakan hingga saat ini. Fokus perhatian Syuriyah saat ini adalah pada perbaikan tata kelola keuangan dan tata kelola organisasi secara keseluruhan,” jelasnya.
KH Cholil Nafis menegaskan kembali bahwa fokus utama dan prioritas Syuriyah PBNU adalah menjaga kemurnian ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, yang merupakan landasan filosofis NU. Selain itu, Syuriyah juga berupaya keras untuk memastikan bahwa misi dan cita-cita luhur para masyayikh tetap menjadi pijakan utama dan kompas dalam setiap pengambilan kebijakan organisasi. Kedua isu krusial inilah yang kemudian dirumuskan secara rinci dalam sebuah dokumen penting, yaitu Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU.
Lebih lanjut, KH Cholil Nafis bermaksud meluruskan berbagai isu lain yang telah berkembang dan menjadi perbincangan publik. Salah satunya adalah anggapan bahwa konflik internal yang terjadi di PBNU ini dipicu oleh kepentingan-kepentingan terkait sektor pertambangan. Menurut pandangannya, isu pertambangan tersebut sama sekali bukanlah inti dari persoalan yang sedang dihadapi organisasi.
“Isu tambang itu hanyalah persepsi yang berkembang di kalangan masyarakat luar. Itu bukan merupakan persoalan pokok yang menjadi pembahasan utama dalam internal organisasi. Yang paling utama adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga marwah PBNU dan melakukan perbaikan mendasar pada tata kelola organisasi agar sesuai dengan amanat para pendahulu,” pungkas KH Cholil Nafis.
