Tahun 2026 diprediksi akan menjadi titik penting bagi arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029 dibayangi oleh tekanan global dan domestik yang signifikan.
Wijayanto Samirin, seorang ekonom dari Universitas Paramadina, menyatakan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan menjadi tolok ukur krusial. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2026 merupakan anggaran pertama yang sepenuhnya disusun oleh kabinet Prabowo. Program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mulai menunjukkan dampaknya.
“Pertumbuhan ekonomi 2026 akan menggambarkan apakah target tumbuh 8% pada 2029 akan terwujud,” ujarnya.
Namun, di tengah proses penyusunan APBN, tantangan global dan domestik yang semakin meningkat berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026.
Tantangan Ekonomi Global dan Domestik yang Mengintai
Berikut adalah beberapa tantangan utama yang diidentifikasi:
-
Perlambatan Ekonomi Mitra Dagang:
Meskipun ekonomi global diproyeksikan sedikit membaik, sebagian besar negara mitra dagang utama Indonesia diperkirakan mengalami perlambatan atau stagnasi pertumbuhan ekonomi. Tujuh negara tujuan ekspor utama Indonesia, termasuk China, Amerika Serikat, India, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, dan Jepang, diperkirakan akan mengalami perlambatan pada tahun 2025-2026.- Ketidakpastian juga meningkat akibat kebijakan Trump Tariff, yang dapat menghambat prospek volume ekspor Indonesia pada tahun 2026. “Kondisi ini menyebabkan potensi pertumbuhan volume ekspor Indonesia di 2026 terhambat,” kata Wijayanto.
-
Harga Komoditas Melemah:
Sekitar 60% ekspor Indonesia berasal dari komoditas, dengan enam komoditas utama mewakili 42% dari total ekspor. Namun, harga batubara, CPO (crude palm oil/minyak sawit), dan nikel, yang merupakan tiga komoditas terbesar, terus mengalami koreksi dalam setahun terakhir.- Kombinasi antara melemahnya permintaan dari mitra dagang dan penurunan harga komoditas berisiko membuat nilai ekspor Indonesia pada tahun 2026 stagnan atau tumbuh sangat rendah.
-
Neraca Pembayaran Belum Pulih:
Pola transaksi luar negeri Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak pandemi Covid-19. Pada transaksi berjalan, impor barang dan jasa meningkat, sementara utang melonjak dan beban bunga membesar.- Pada transaksi finansial, arus masuk investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) masih stagnan, sementara investasi portofolio melambat bahkan memasuki fase outflow atau arus modal keluar. “Situasi makro Indonesia terdistrupsi Covid-19 dan belum mengalami recovery menuju situasi normal,” ujar Wijayanto. Hal ini membuat pola transaksi berjalan dan transaksi finansial bergeser menjadi lebih dinamis dan sulit diprediksi.
-
Defisit Pendapatan Primer Melebar:
Wijayanto juga menyoroti melemahnya pendapatan primer, yang kini makin tertinggal oleh FDI. “Investasi yang masuk makin tidak cukup untuk membayar dividen dan bunga utang,” ujarnya.-
Kombinasi antara FDI, portofolio, dan pendapatan primer menunjukkan tren yang mengkhawatirkan selama empat kuartal terakhir, di mana defisit membesar bahkan menembus US$ 14 miliar pada kuartal II dan III. Outflow investasi portofolio juga berlanjut. Pada September hingga 20 Oktober 2025, tercatat outflow US$ 5,26 miliar, memunculkan risiko tekanan lebih besar di sektor moneter.
-
“Menjaga keyakinan investor dengan institusi dan kebijakan moneter dan fiskal yang kredibel adalah solusi terbaik,” tegasnya.
-
-
Rupiah Tertekan:
Dalam satu tahun terakhir, rupiah melemah terhadap 84,3% mata uang dunia dan turun terhadap seluruh mata uang utama kecuali rupee India. Keberlanjutan fiskal, neraca pembayaran, serta ketergantungan komoditas menjadi isu utama yang perlu ditangani. -
Kredit dan Sektor Riil Melambat:
Wijayanto juga menyoroti perlambatan pertumbuhan kredit yang terus berlanjut. Pertumbuhan kredit jauh di bawah kondisi normal sekitar 12%. Bahkan setelah pemerintah menggelontorkan likuiditas Rp 200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), pertumbuhan kredit tetap melambat.- Kredit konsumsi dan kredit modal kerja masing-masing hanya tumbuh sekitar 4% dan 7%. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat yang masih lemah serta dunia usaha yang belum berencana meningkatkan produksi. “Perlambatan sektor riil ini akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak dan penciptaan lapangan kerja,” katanya.
Ruang Fiskal Menyempit dan Efektivitas APBN Terbatas
APBN 2026 masih dibebani pembayaran bunga dan pokok utang terhadap penerimaan (Debt Service Ratio/DSR) dan rasio bunga terhadap penerimaan diproyeksikan masing-masing 43,1% dan 18%, jauh di atas batas aman 25%–30%. Sementara itu, penerimaan negara melemah akibat perlambatan ekonomi dan deindustrialisasi. Penerimaan diperkirakan hanya 9,25%–9,85%, lebih rendah dari proyeksi pemerintah 10,03%–10,47%.
“Ruang fiskal semakin sempit, jauh di bawah kondisi normal 10%. Efektivitas APBN sebagai daya dorong pertumbuhan makin terbatas,” tutur Wijayanto. Ia menekankan perlunya rekalibrasi program strategis untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mendorong pertumbuhan inklusif.
