Berita  

Dana Transfer Rp 870 M Guyur Bima: DAU Terbesar 2025

Panbil Mall

Realisasi Transfer ke Daerah Kota Bima Tahun 2025 Capai 96,67%

Kota Bima mencatatkan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang signifikan hingga Desember 2025. Total dana yang telah terealisasi mencapai Rp 870,28 Miliar, atau 96,67 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 900,26 Miliar. TKD merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Komponen Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

  • Dana Perimbangan: Dana ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah.

    • Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak
    • DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
    • DBH Sumber Daya Alam (SDA)
    • Dana Alokasi Umum (DAU)
    • Dana Alokasi Khusus (DAK)
  • Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian: Dana ini dialokasikan untuk daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus atau memerlukan penyesuaian fiskal tertentu.

    • Transfer Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat
    • Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
  • Transfer Dana Penyesuaian: Dana ini disalurkan untuk mendukung program-program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

    • Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)
    • Tambahan Penghasilan Guru PNSD
    • Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
    • Dana Insentif Daerah (DID)
    • Pendanaan Pelimpahan Urusan Pemerintah Pusat ke Daerah (P2D2)

Rincian Kucuran TKD untuk Kota Bima

Hingga Desember 2025, Kota Bima menerima kucuran TKD dengan rincian sebagai berikut:

  • Dana Bagi Hasil (DBH): Rp 95,73 Miliar
  • Dana Alokasi Umum (DAU): Rp 502,57 Miliar
  • Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: Rp 170,44 Miliar
  • Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik: Rp 94,06 Miliar

Realisasi TKD Kota Bima: Detail Per Akun

Berikut adalah rincian realisasi TKD Kota Bima tahun 2025 berdasarkan akun anggaran:

AkunAnggaran/Pagu (Miliar Rp)Realisasi (Miliar Rp)Persentase (%)
TRANSFER KE DAERAH900,26870,2896.67
Dana Bagi Hasil102,7295,7393.20
DBH Cukai Hasil Tembakau23,3118,7880.58
DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota5,214,4284.85
DBH PPh Pasal 218,376,7680.79
DBH PPh Pasal 25/29 OP0,320,2580.00
DBH SDA Kehutanan – PSDH0,040,04100.00
DBH SDA Minerba – Iuran Tetap0,010,01100.00
DBH SDA Minerba – Royalti64,6164,61100.00
DBH SDA Perikanan0,850,85100.00
Dana Alokasi Umum502,57502,57100.00
Dana Alokasi Umum433,73433,73100.00
Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan19,1919,19100.00
Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan25,2625,26100.00
Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan8,208,20100.00
Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK16,1916,19100.00
Dana Alokasi Khusus Fisik182,39170,4493.45
Dana Alokasi Khusus Penugasan182,39170,4493.45
Dana Insentif Daerah7,487,48100.00
Dana Insentif Daerah7,487,48100.00
Dana Alokasi Khusus Nonfisik105,1094,0689.50
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana2,742,74100.00
Dana Bantuan Operasional Kesehatan11,878,5371.89
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan2,412,3797.98
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Pendidikan Anak Usia Dini4,084,0498.96
Dana Bantuan Operasional Sekolah22,8822,88100.00
Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah0,600,60100.00
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian0,290,1450.00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak0,510,51100.00
Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah0,840,1518.18
Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah58,8852,1188.50
TOTAL TKDD900,26870,28

Analisis Realisasi

Secara keseluruhan, realisasi TKD Kota Bima tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik. Hampir seluruh komponen TKD terealisasi di atas 80%, bahkan beberapa di antaranya mencapai 100%. Beberapa catatan penting dari realisasi ini adalah:

  • DAU: Dana Alokasi Umum terealisasi 100%, menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan dana ini untuk kebutuhan umum daerah.
  • DAK Fisik: Realisasi DAK Fisik mencapai 93.45%, menunjukkan komitmen dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.
  • DAK Nonfisik: Realisasi DAK Nonfisik mencapai 89.50%. Terdapat beberapa komponen yang realisasinya masih di bawah 90%, seperti Dana Bantuan Operasional Kesehatan (71.89%) dan Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah (18.18%). Hal ini perlu menjadi perhatian untuk evaluasi dan perbaikan di masa mendatang.
  • DBH SDA: Realisasi DBH SDA Minerba – Royalti dan DBH SDA Perikanan mencapai 100%, menunjukkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam di daerah.

Implikasi dan Rekomendasi

Tingginya realisasi TKD menunjukkan kemampuan Kota Bima dalam mengelola dan memanfaatkan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini berdampak positif terhadap pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, beberapa hal perlu menjadi perhatian:

  1. Evaluasi DAK Nonfisik: Perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap komponen DAK Nonfisik yang realisasinya masih rendah, seperti Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah. Identifikasi kendala dan cari solusi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran dan pemanfaatan dana ini.
  2. Peningkatan Kapasitas: Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan TKD.
  3. Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah daerah perlu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan TKD, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana tersebut.

Dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, TKD dapat menjadi motor penggerak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Bima.