Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November hingga awal Desember telah membuka tabir ironi di balik potret solidaritas bangsa. Di tengah uluran tangan yang tulus, muncul oknum-oknum yang memanfaatkan tragedi ini demi kepentingan pribadi, menodai nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi.
Derma di Bawah Sorotan Kamera: Sebuah Ironi Kemanusiaan
Banyak pihak berbondong-bondong memberikan bantuan kepada para korban bencana. Tindakan ini tentu terpuji dan sangat dibutuhkan. Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah motivasi di balik kedermawanan tersebut selalu murni? Muncul anggapan bahwa pemberian bantuan seringkali dianggap sebagai validasi diri, sebuah silogisme sederhana: “Jika saya memberi, maka saya orang baik.”
Pola pikir ini kemudian memicu fenomena budaya yang kurang elok, di mana bantuan diserahkan diiringi sorotan kamera. Tujuannya? Agar publik mengetahui betapa dermawannya sang pemberi. Nalar ini mencerminkan prinsip homo economicus, di mana manusia selalu melakukan kalkulasi, bahkan dalam urusan memberi.
Altruisme Timbal Balik: Kalkulasi dalam Kedermawanan
Fenomena kedermawanan yang “hitung-hitungan” ini dapat dijelaskan melalui konsep altruisme timbal balik. Robert Trivers, dalam artikelnya “The Evolution of Reciprocal Altruism” (1971), menjelaskan bahwa altruisme timbal balik adalah harapan memperoleh imbalan di masa depan dari orang yang dibantu, bahkan jika bukan kerabat.
Lantas, apa keuntungan yang dicari para penderma dari bencana di Sumatera? Jawabannya terletak pada persepsi publik. Contohnya, para influencer yang gemar membuat konten bagi-bagi uang atau barang. Mereka sebenarnya bisa memberikan bantuan tanpa publisitas, namun memilih untuk tidak melakukannya demi menciptakan persepsi positif: “Saya seorang penderma, saya orang baik.”
Sangat disayangkan jika tragedi kemanusiaan dimanfaatkan sebagai alat untuk mengubah persepsi publik. Fenomena ini seolah menampar prinsip gotong royong yang selama ini menjadi identitas bangsa. Padahal, saudara-saudara kita yang terkena bencana adalah prioritas utama yang harus dibantu, karena penderitaan mereka adalah penderitaan kita juga.
Namun, di media sosial, banyak oknum memanfaatkan momentum ini untuk menjejali opini publik dengan citra diri sebagai sosok yang peduli, setidaknya di depan kamera. Penyakit kebudayaan semacam ini mudah dideteksi, namun sulit diobati. Untuk menyembuhkannya, diperlukan partisipasi komunal dan penolakan terhadap perilaku yang menyimpang dari nurani kemanusiaan. Berderma memang mulia, tetapi harus didasari simpati dan empati, bukan sekadar mencari perhatian di media sosial.
Menyikapi Bencana Sumatera: Lebih dari Sekadar Bantuan Materi
Indonesia dikenal sebagai negara paling dermawan di dunia, berdasarkan laporan World Giving Index 2024 dari Charities Aid Foundation (CAF). Laporan ini, yang didasarkan pada survei tahun 2023 terhadap ribuan responden dari berbagai negara, menempatkan Indonesia di posisi teratas.
Terlepas dari oknum-oknum yang memanfaatkan bencana Sumatera untuk kepentingan pribadi, kita sebagai masyarakat juga harus mengambil sikap. Kita sedang menghadapi krisis akibat bencana ekologis, dan prinsip kemanusiaan harus menjadi prioritas utama.
Kita memiliki tanggung jawab bersama atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Tanggung jawab ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari doa, pikiran, tenaga, uang, hingga bantuan kemanusiaan lainnya.
Langkah Nyata Pasca Bencana: Sinergi dan Kebijakan yang Berpihak pada Lingkungan
Saat ini, diperlukan sinergi dari seluruh elemen masyarakat hingga pemerintah untuk bergerak cepat, memastikan akses ke lokasi terdampak bencana terbuka lebar agar para korban yang terisolasi segera mendapatkan bantuan.
Selain itu, diperlukan strategi pascabencana yang komprehensif. Tantangan berat menanti, yaitu memulihkan harkat dan martabat kemanusiaan dengan memberikan penghidupan yang layak, akses pendidikan, infrastruktur yang memadai, fasilitas kesehatan yang memadai, hingga tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.
Sebagai masyarakat, kita juga dapat berperan aktif dengan terus mengawal kebijakan pemerintah dalam mitigasi dan perbaikan pascabencana. Banjir di Sumatera, misalnya, juga dipicu oleh praktik deforestasi, yang terbukti dengan banyaknya kayu gelondongan yang hanyut.
Persoalan ini sangat pelik, mengingat dampak kerusakan yang besar dari bencana di Sumatera diperparah oleh perusakan hutan dan alih fungsi lahan, termasuk di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS).
Bencana ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah untuk serius membenahi tata kelola lahan dan hutan secara menyeluruh demi menyelamatkan ekosistem dari tragedi bencana iklim. Ironi pascabencana Sumatera harus menjadi pemicu bagi pemerintah untuk membuat skenario pencegahan bencana, bukan hanya menanganinya setelah terjadi. Tanpa kebijakan yang bernalar, bencana serupa dapat melanda wilayah lain di masa depan.
Kini, saatnya memprioritaskan kebijakan yang tidak kasatmata, seperti konservasi lahan, pencegahan bencana, dan kepekaan terhadap krisis iklim.
