“Tidak boleh terlibat dengan Israel dalam skenario mana pun, khususnya pemindahan warga Palestina ke negara-negara Afrika yang banyak di antaranya masih berjuang melawan warisan kolonial,” ucap Qarmout.
“Sudan dan Somalia masih dilanda perang akibat warisan kolonial. Mereka [pemerintah Israel] harus diekspos dan dimasukkan ke dalam daftar orang-orang yang harus dipermalukan,” sambungnya.
Sebagai imbalan atas penerimaan warga Palestina yang dimukimkan kembali, diperkirakan berbagai insentif finansial, diplomatik dan keamanan akan ditawarkan kepada pemerintah Afrika Timur.
Kepada AP, pejabat AS mengonfirmasi, pemerintahnya melakukan pembicaraan diam-diam dengan Somaliland tentang berbagai bidang di mana mereka dapat membantu AS sebagai imbalan atas pengakuan.
AS dapat menawarkan pengakuan internasional ke wilayah yang memisahkan diri berpenduduk lebih dari 3 juta orang.
Wilayah itu merupakan prioritas bagi presiden baru Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi.
Seorang pengacara dan peneliti konflik di Nairobi Sambu Chepkorir mengatakan kepada AP, sulit untuk memahami mengapa Somalia ingin menampung warga Palestina mengingat dukungan kuat negara itu terhadap pemerintahan sendiri Palestina.
“Penataan ulang terus berubah, jadi mungkin ada agenda tersembunyi di balik Somalia,” kata Chepkorir.
2 pejabat Sudan mengonfirmasi pemerintahan Trump telah mendekati pemerintah yang dipimpin militer mengenai penerimaan warga Palestina.
Seseorang menyebut kontak tersebut dimulai bahkan sebelum pelantikan Trump dengan tawaran bantuan militer melawan kelompok paramiliter RSF, bantuan rekonstruksi pascaperang, dan insentif lainnya.
Kedua pejabat tersebut mengatakan pemerintah Sudan menolak gagasan tersebut.
“Saran ini langsung ditolak, “tidak seorang pun membuka masalah ini lagi,” kata pejabat tersebut.
Editor: Fatmi Rahim
