“Untuk sertifikat yang bisa saya proses, akan langsung saya proses. Saya terbuka kapan saja bertemu dengan saya. Saya tunggu di BP Batam,” kata dia.
Ia berpesan, bagi masyarakat yang telah menerima sertifikat, hendaknya tidak menjual lahan yang dimiliki.
Menurutnya, dengan adanya sertifikat seharusnya memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat.
“Intinya saya sebagai pemerintah ingin melindungi masyarakat saya. Salah satunya adalah hak mereka tentang tanah, ini akan saya wujudkan untuk masyarakat Kota Batam yang saya cintai,” ucap Rudi.
Disamping itu, Rudi juga tengah berusaha agar masyarakat yang berada di bibir pantai atau di wilayah hinterland mendapat legalitas seperti kampung tua Batu Ampar.
Khusus untuk masyarakat yang berada di wilayah hinterland, harus melalui proses di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Jika disetujui, kemudian prosesnya akan dilanjutkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk legalitasnya,” Sebutnya. (Erwin)























