“Data kegiatan itu tak pernah diberikan TAPD Pemko Solok ke kami (Banggar),” sebutnya.
Rusnaldi mengungkap sejumlah program kegiatan yang digelembungkan. Salah satunya, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk SLTA yang disepakati sebesar Rp1 miliar, tiba-tiba bengkak menjadi Rp1,7 miliar.
Padahal, kata Rusnaldi, SLTA yang terdiri dari SMA dan SMK di bawah naungan provinsi, dan ada anggaran provinsi untuk itu.
Rusnaldi juganmembeber, ada plot anggaran untuk perjalanan dinas ke luar negeri untuk Pimpinan DPRD bersama Kepala Daerah.
Padahal, anggaran untuk pimpinan DPRD ke luar negeri, tak terdapat dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang seharusnya untuk perjalanan dinas ke luar negeri untuk kepala daerah.
“Tentu, di sini masyarakat bisa menilai, apa yang dilakukan Pimpinan DPRD dengan Pemko Solok yakni mengebiri hak-hak dan kewenangan Anggota DPRD dalam hal budgeting (anggaran), legislasi (pembentukan Perda) dan hak pengawasan (control). Salah satunya, dengan menekan pokok-pokok pikiran (Pokir) Anggota DPRD hasil dari penyerapan aspirasi melalui reses Anggota Dewan,” kata Rusnaldi.
Penulis: Niko Irawan
Editor: Chandra Adi Putra
