Sebab, pengerjaan proyek THKW Arosuka bukan di masa pemerintahan Bupati Epyardi. Bahkan Medison menyebut, dengan adanya pergantian pejabat OPD Pemkab Solok dikepemimpinan Epyardi Asda, turut mempengaruhi sistem pembayaran.
Yakni adanya pergantian Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK), Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di sejumlah OPD.
“Jadi soal tudingan penyalahgunaan jabatan atau ingkar janji (wanprestasi) kepada Bupati Epyardi Asda, tidak tepat. Beliau baru menjalankan pemerintahan dalam hitungan bulan. Tentu Bupati ekstra hati-hati soal penggunaan keuangan daerah, apalagi pengerjaan pembangunan tersebut bukan di masa pemerintahannya,” ucapnya.
Medison mengatakan, Bupati perlu memastikan prosedur ini berjalan sesuai aturan. Bupati tidak mau gegabah dalam hal penggunaan keuangan daerah.
“Bupati juga sudah menugaskan inspektorat daerah untuk melakukan cek fisik dan verifikasi, terhadap utang-utang di kegiatan fisik yang dibiayai dari APBD Kabupaten Solok, tahun anggaran 2019 yang belum dibayarkan,” tandasnya.
Sebelum itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Solok Editiawarman juga membuat pernyataan “janggal” terkait pembayaran kontrak pembangunan Taman Hutan Kota Wisata (THKW) Arosuka.
Editiawarman menyebut pembayaran kontrak di atas Rp200 juta harus mengantongi “izin prinsip” dari Bupati Epyardi Asda.
Penulis: Niko Irawan
Editor: Erwin Syahril
Pernah Disetop, Kini Bupati Epyardi Kembali Reklamasi Danau Singkarak
