Kabupaten Karo Raih Opini WTP dari BPK RI untuk Kali Ketujuh Berturut-turut
Pemerintah Kabupaten Karo kembali menunjukkan komitmen kuatnya terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan dengan keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian ini bukan sekadar angka, melainkan sebuah penanda konsistensi dan dedikasi yang luar biasa. Kabupaten Karo berhasil meraih opini tertinggi dari BPK RI ini untuk kali ketujuh secara berturut-turut. Sebuah rekor yang mencerminkan tata kelola keuangan yang sehat dan terukur selama bertahun-tahun. Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung dalam sebuah acara resmi yang diselenggarakan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
Dalam kesempatan yang berharga tersebut, Bupati Karo, Antonius Ginting, didaulat untuk menyampaikan kata sambutan. Di hadapan para kepala daerah lain dan jajaran pimpinan BPK RI, Bupati Ginting menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh tim pemeriksa. Beliau menekankan pentingnya profesionalisme dan pendampingan yang telah diberikan selama proses audit berlangsung, yang menjadi kunci keberhasilan ini.
Bupati Ginting menegaskan bahwa capaian Opini WTP tujuh kali berturut-turut ini merupakan hasil dari kerja keras dan sinergi yang terjalin erat di antara seluruh perangkat daerah. “Capaian Opini WTP yang ketujuh kalinya ini bukan sekadar prestasi administratif semata,” ujar Bupati Karo dengan tegas. “Melainkan merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Karo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.”
Lebih lanjut, Bupati Ginting menambahkan bahwa predikat tertinggi ini menjadi motivasi besar bagi Pemerintah Kabupaten Karo. “Ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat pengawasan internal demi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat Karo,” tambahnya. Komitmen ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karo tidak hanya berpuas diri dengan pencapaian yang ada, tetapi terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi warganya.
Komitmen Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI
Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Karo menyatakan kesiapannya untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan catatan yang telah disampaikan oleh BPK RI. Upaya ini dilakukan demi terus menyempurnakan kualitas tata kelola pemerintahan di masa mendatang. Proses tindak lanjut ini diharapkan dapat semakin memperkuat sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, serta mencegah potensi permasalahan di kemudian hari.
Pejabat yang Hadir Mendampingi Bupati
Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari Pemerintah Kabupaten Karo, yang menunjukkan dukungan penuh terhadap pencapaian ini. Di antara mereka yang hadir mendampingi Bupati Karo adalah:
- Ketua DPRD Karo, Iriani Tarigan.
- Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting.
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Karo, Sri Harmonista Br Kaban.
- Inspektur Daerah Kabupaten Karo, Sodes Sembiring.
- Sekretaris Dewan Kabupaten Karo, Eva Angela.
- Serta jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Karo lainnya yang turut serta dalam momen penting ini.
Kehadiran para pejabat ini menegaskan bahwa pencapaian Opini WTP adalah hasil kolaborasi dan kerja sama yang solid di tingkat eksekutif dan legislatif, serta seluruh jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo. Ini adalah bukti nyata bahwa komitmen terhadap tata kelola yang baik adalah prioritas utama.
