Upaya Pemulihan Kerugian Negara: Aset Terpidana Korupsi Bandara Lombok Dilelang
Upaya serius untuk memulihkan kerugian negara akibat kasus korupsi pembangunan Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), terus dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah. Kali ini, fokus perhatian tertuju pada aset-aset mewah milik terpidana korupsi, Nyoman Suwarjana, yang kini tengah dilelang untuk menutup kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 40 miliar.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah, Alfa Dera, menegaskan bahwa proses lelang aset ini merupakan langkah strategis untuk menarik kembali dana yang telah disalahgunakan. “Kerugian negara sebesar Rp 40 miliar dalam pembangunan Bandara Internasional Lombok perlahan ditarik kembali,” ujar Alfa Dera dalam keterangannya di Lombok Tengah pada Rabu, Juni 2026.
Perburuan Aset dan Target Pemulihan Dana
Upaya pemulihan aset ini tidak terlepas dari kerja keras tim Kejari Lombok Tengah yang telah melakukan penelusuran dan penyitaan terhadap sejumlah properti mewah milik Nyoman Suwarjana. Tiga unit properti yang berhasil diidentifikasi dan disita berlokasi di kawasan premium Kota Denpasar, Bali. Aset-aset sitaan ini kini siap dilelang dengan total nilai limit yang diperkirakan mencapai Rp 6,23 miliar.
Alfa Dera menekankan bahwa penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi tidak hanya sebatas memenjarakan pelaku. “Kami bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, membuka peluang bagi masyarakat luas untuk mengakuisisi aset strategis tersebut,” jelasnya.
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Lelang
Kejaksaan berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh proses pelelangan berjalan secara terbuka dan transparan kepada publik. Konsep open bidding atau lelang terbuka diterapkan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon investor.
- Pendaftaran Peserta Lelang: Seluruh tahapan pendaftaran peserta lelang akan dilakukan secara terpusat melalui portal resmi pemerintah.
- Penyetoran Uang Jaminan: Mekanisme penyetoran uang jaminan juga akan diatur secara ketat dan terintegrasi dalam sistem yang sama.
- Proses Penawaran Harga: Penawaran harga akan dilakukan secara elektronik, memastikan setiap transaksi tercatat dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Alfa Dera juga memberikan peringatan keras kepada masyarakat untuk tidak tergiur oleh tawaran dari pihak-pihak yang mengaku bisa memenangkan lelang. “Semuanya dilakukan secara online dan transparan. Sama sekali tidak ada ruang untuk calo-caloan,” tegasnya. Ia menjamin bahwa seluruh hasil lelang akan disetorkan utuh ke kas negara tanpa potongan sedikit pun, demi mempercepat pemulihan keuangan negara.
Rincian Aset yang Dilelang
Bagi masyarakat atau investor yang tertarik untuk berpartisipasi dalam lelang aset ini, berikut adalah rincian dari ketiga properti yang akan ditawarkan:
Dua Unit Ruko Komersial di Pusat Niaga
- Nilai Limit: Rp 3,59 Miliar
- Lokasi: Berada di kawasan perdagangan yang sangat strategis dan padat di Jalan Kartini, Desa Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar. Lokasi ini sangat cocok untuk pengembangan bisnis karena tingginya aktivitas ekonomi.
Rumah Tinggal Mewah di Jalur Utama
- Nilai Limit: Rp 2,64 Miliar
- Lokasi: Aset residensial mewah ini terletak di salah satu jalur transportasi utama Denpasar, tepatnya di Jalan Gatot Subroto I/IX No. 12, Kelurahan Tonja, Denpasar Utara, Kota Denpasar. Lokasinya yang prima menjadikannya investasi properti yang menarik.
Jadwal dan Ketentuan Penting untuk Peserta Lelang
Masyarakat yang berminat untuk mengikuti lelang aset ini perlu memperhatikan beberapa ketentuan dan jadwal penting yang telah ditetapkan oleh Kejari Lombok Tengah.
- Batas Akhir Penyetoran Uang Jaminan: Peserta lelang diwajibkan untuk menyetorkan uang jaminan paling lambat pada tanggal 9 Juni 2026. Uang jaminan ini harus disetorkan ke kas Negara sesuai prosedur yang berlaku.
- Batas Akhir Penawaran Lelang: Lelang terbuka (open bidding) ini akan ditutup secara resmi pada tanggal 10 Juni 2026, tepatnya pada pukul 09.30 WIB. Peserta diharapkan melakukan penawaran sebelum batas waktu tersebut.
Proses lelang yang transparan dan akuntabel ini diharapkan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya, yaitu memulihkan kerugian negara serta memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi.
