Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan perkembangan signifikan. PT PP (Persero) Tbk (PTPP), salah satu perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia, mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan dan memulai pengerjaan tiga proyek penting di IKN sejak 5 Desember 2025. Ketiga proyek tersebut adalah Kantor Pendukung Otorita IKN (OIKN), Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna, serta Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Joko Raharjo, Corporate Secretary PTPP, menjelaskan bahwa seluruh proyek IKN ini dikerjakan oleh perseroan dan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA tahun 2025-2027. “Pengerjaan tiga proyek besar ini merupakan langkah strategis PTPP dalam mendukung IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Kami memastikan setiap pengerjaan memenuhi standar konstruksi tertinggi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Joko menjelaskan bahwa PTPP menerapkan mekanisme pembayaran berbasis milestone, dengan uang muka sebesar 15 persen dan retensi sebesar 5 persen dalam proyek-proyek ini. Penerapan pengawasan kualitas berlapis, integrasi desain, dan pemanfaatan teknologi konstruksi modern juga menjadi fokus utama dalam pengerjaan proyek IKN.
Berikut rincian mengenai masing-masing proyek yang dikerjakan oleh PTPP:
Kantor Pendukung Otorita IKN (OIKN)
Nilai proyek pembangunan Kantor Pendukung OIKN ini mencapai Rp 769,5 miliar. PTPP, melalui konsorsium PP-ADHI-JAKON KSO, bertanggung jawab membangun berbagai fasilitas penting, termasuk:
- Gedung Kantor Pendukung IKN
- Gedung Polresta IKN
- Bangunan Utilitas
- Masjid Kawasan
- Lapangan Upacara dan Olahraga
- Penataan Kawasan Terpadu
Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna
Proyek Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna menelan biaya sebesar Rp 1,2 triliun. PTPP, melalui konsorsium PP-ADHI KSO, memulai pembangunan salah satu ikon arsitektur utama IKN yang mengusung konsep smart building dan green building dengan sertifikasi Bangunan Gedung Hijau (BGH), serta mengimplementasikan Building Information Modelling (BIM).
Bangunan utama seluas 47.797 m² ini dirancang dengan arsitektur modern yang bercirikan identitas Nusantara. Di dalamnya terdapat berbagai fasilitas, antara lain:
- Area Sidang
- Ruang Fraksi
- Fasilitas Pendukung
- Penataan Kawasan Geoteknik dan Pekerjaan Cut & Fill
“PT PP memegang peran sentral dalam pekerjaan struktur, arsitektur, MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing), dan integrasi infrastruktur kawasan,” kata Joko.
Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
Pembangunan Gedung Lembaga DPD RI membutuhkan biaya senilai Rp 1,4 triliun. Proyek ini dikerjakan melalui konsorsium ADHI–PP–Penta Rekayasa, di mana PT PP memegang porsi pekerjaan terbesar, yaitu 48,5 persen.
Proyek ini mencakup pembangunan:
- Gedung Utama DPD RI
- Kawasan Penunjang
- Lanskap Hijau
- Infrastruktur Kawasan Berkelanjutan
“PTPP turut memastikan penerapan standar keamanan, fungsionalitas, dan representasi identitas nasional pada desain serta pengerjaannya, sejalan dengan visi IKN sebagai kota hijau dan cerdas,” kata Joko.
Dengan dimulainya pengerjaan ketiga proyek ini, PTPP menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Perusahaan ini berupaya untuk menerapkan standar konstruksi tertinggi, teknologi modern, serta prinsip-prinsip green building dalam setiap proyek yang dikerjakannya. Diharapkan, kontribusi PTPP ini dapat mempercepat terwujudnya visi IKN sebagai kota masa depan yang membanggakan.
