Patrolmedia, Jakarta – Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, mengungkap pengawasan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM subsidi diperketat lewat sistem digital Subsidi Tepat.
Lewat sistem ini, Pertamina mengidentifikasi potensi kecurangan dalam pembelian BBM subsidi, bahkan memblokir 394 ribu nomor polisi (Nopol) kendaraan yang diduga melakukan pelanggaran.
“Dari sisi pengawasan, sistem subsidi tepat ini telah melakukan identifikasi fraud terhadap 394.000 nomor kendaraan yang telah kita blokir untuk antisipasi maupun mitigasi adanya penyelahgunaan BBM di SBBU,” kata Mars saat RDP di Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (17/11/2025), dikutip dari siaran Komisi XII DPR RI Channel.
Langkah tersebut, lanjutnya, disebut sebagai upaya antisipasi sekaligus mitigasi penyalahgunaan BBM di SPBU.
Mars Ega menuturkan bahwa sepanjang 2025, Pertamina Patra Niaga mendorong sejumlah program strategis, salah satunya penerapan penuh QR Code untuk pembelian Solar dan Pertalite.
Dengan sistem ini, setiap transaksi BBM subsidi dapat terlacak dan terhubung langsung dengan data pendaftaran kendaraan sehingga penyaluran lebih tepat sasaran.
Pertamina mencatat, penyaluran solar subsidi hingga Oktober 2025 masih terkendali dan diperkirakan berada di bawah 1,5% dari kuota tahunan yang diberikan pemerintah.
Angka itu dinilai menunjukkan efektivitas sistem digital dalam menekan potensi kebocoran distribusi BBM subsidi di lapangan.
Untuk Pertalite, kondisi serupa juga terjadi. Menurut Mars Ega, penyaluran Pertalite hingga periode yang sama diperkirakan berada di bawah 10% dari kuota 2025.
“Untuk memastikan penyaluran BBM jenis solar maupun pertalite, saat ini sudah mendapatkan hasil di mana kuota solar sampai dengan oktober 2025 diperkirakan bisa terkendali under 1,5% dari kuota yang diberikan kepada PT Pertamina Patra Niaga,” kata Mars
“Sementara untuk sektor pertalite diperkirakan under 10% dari kuota 2025,” lanjutnya.
Kendali distribusi ini menjadi indikator bahwa penggunaan QR Code mampu mempersempit ruang transaksi tidak wajar di SPBU.
Tak hanya menyasar konsumen, Pertamina turut memperketat pengawasan terhadap SPBU.
Selama 2025, tercatat 544 SPBU telah masuk dalam program pembinaan. Pembinaan dilakukan untuk memastikan seluruh SPBU menjalankan tata kelola yang sesuai aturan, sekaligus mencegah praktik manipulasi transaksi penjualan BBM subsidi.
“Selama 2025, kami juga telah melakukan 544 SBBU yang dilakukan pembinaan,” katanya.
231 Fasilitas Energi Dioperasikan, Distribusi Jangkau ke Pelosok
Mars Ega juga memapar soal perkembangan distribusi energi nasional yang kini kian meluas hingga pelosok.
“Saat ini kami mempunyai fasilitas sebanyak 231 titik baik fasilitas BBM maupun fasilitas terminal LPG, terdiri dari 125 terminal BBM, 32 terminal LPG, dan 74 depot pengisian pesawat udara (DPPU).
Untuk pelayanan BBM, kata Mars, pihaknya memiliki 15.345 titik penyaluran, termasuk 573 titik BBM Satu Harga yang beroperasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Sementara sektor LPG, perusahaan melayani masyarakat melalui jaringan distribusi yang jauh lebih besar.
“Kami mendistribusikan LPG melalui 269.096 titik LPG yang tersebar dari wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan sebagian Indonesia Timur,” katanya.
Ia juga melaporkan kinerja penjualan perusahaan sepanjang 2025 yang menunjukkan tren positif.
Hingga Oktober 2025, volume penjualan mencapai 87 juta kiloliter, dengan 41%, di antaranya berasal dari produk non-subsidi.
Kontribusi produk non-subsidi ini menjadi bukti bahwa strategi diversifikasi dinilai berhasil mendorong pertumbuhan bisnis pemasaran Pertamina.
Pertamina Patra Niaga terus memperkuat digitalisasi sebagai langkah meningkatkan transparansi.
Sistem pemantauan transaksi kini diterapkan untuk memastikan distribusi produk subsidi tetap tepat sasaran, sekaligus mendorong penjualan produk-produk non-subsidi.
“Kami terus mendorong penjualan produk-produk non-subsidi serta menerapkan digitalisasi guna melakukan monitoring dan pengawasan transaksi produk-produk subsidi,” katanya.
(Iwn/EN)
