Presiden AS Berencana Pasok Senjata Militer ke Israel

AS sumbang 69% senjata konvensional utama ke Israel

Presiden AS
AS berencana mengirim senjata ke Israel. (Foto: Getty Image)
Presiden AS
AS berencana mengirim senjata ke Israel. (Foto: Getty Image)

Patrolmedia.co.id, Washington – Presiden AS Joe Biden berencana memasok senjata militer senilai $8 miliar ke Israel.

Departemen Luar Negeri AS pun telah memberitahu Kongres mengenai rencana penjualan senjata tersebut.

Melansir BBC, Pengiriman senjata tersebut memerlukan persetujuan dari komite DPR dan Senat, termasuk rudal udara yang akan digunakan melawan ancaman udara termasuk drone, kata pejabat AS.

Langkah itu dilakukan 2 minggu sebelum Presiden Joe Biden meninggalkan jabatannya.

Washington telah menyerukan untuk menghentikan dukungan militer terhadap Israel karena banyaknya warga sipil yang tewas selama perang di Gaza.

Pada Agustus, AS menyetujui penjualan jet tempur dan peralatan militer lainnya senilai $20 miliar ke Israel.

“Presiden AS menegaskan Israel punya hak untuk membela warganya, sesuai hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional dan untuk mencegah agresi dari Iran dan organisasi proksinya,” kata sebuah sumber kepada BBC, Sabtu (4/1/25).

“Kami akan terus memberikan kemampuan yang diperlukan untuk pertahanan Israel,” kata sumber tersebut.

Presidem AS Biden sering menggambarkan dukungan AS terhadap Israel sangat kuat.

AS sejauh ini pemasok senjata terbesar ke Israel dan telah membantunya membangun salah satu negara dengan teknologi militer tercanggih di dunia.

Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI), AS menyumbang 69% impor senjata konvensional utama Israel antara tahun 2019 dan 2023.

Israel melancarkan kampanye untuk menghancurkan Hamas sebagai tanggapan atas serangan kelompok tersebut yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel Selatan pada 7 Oktober 2023.

Serbuan Israel itu menewaskan sekitar 1.200 orang dan 251 lainnya disandera.

Lebih dari 45.580 orang telah terbunuh di Gaza sejak itu, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di wilayah tersebut.