Peristiwa 20 Mei 1998: Kiprah Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Gerakan Reformasi
Momen 20 Mei 1998 masih melekat dalam ingatan masyarakat Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peristiwa ini menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan rakyat yang menginginkan perubahan dan reformasi. Salah satu momen yang menonjol adalah Pisowanan Ageng yang dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa dan warga setempat.
Pada saat itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X hadir dan menyampaikan Maklumat yang isinya mendukung gerakan reformasi total. Maklumat tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap perubahan politik yang diharapkan dapat membawa keadilan dan kebebasan bagi rakyat Indonesia.
Berikut isi Maklumat Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam VIII:
- Kami, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam VIII, atas dasar tradisi kejuangan yang dijiwai oleh asas kerakyatan yang murni serta dengan berpegangan pada Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan Maklumat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII tanggal 5 September 1945, menyatakan bahwa:
- Kami mengajak masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh rakyat Indonesia, untuk bersama kami mendukung Gerakan Reformasi dan memperkuat kepemimpinan nasional yang sungguh-sungguh memihak rakyat.
- Kami mengajak seluruh ABRI dalam persatuan yang kuat untuk melindungi rakyat dan Gerakan Reformasi sebagai wujud kamanunggalan ABRI dan Rakyat.
- Kami mengajak semua lapisan dan golongan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh Indonesia untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan mencegah setiap tindakan anarkis yang melanggar moral Pancasila.
- Kami mengimbau masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh Indonesia untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk keselamatan Negara dan Bangsa.
Tahun 1998 menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia. Beberapa saat setelah gerakan moral ini, sejarah mencatat bahwa Soeharto akhirnya tumbang, mengundurkan diri, dan rezim Orde Baru berakhir. Peristiwa ini menjadi simbol keberhasilan perjuangan rakyat dalam menuntut perubahan.
Eko Suwanto, seorang politisi PDI Perjuangan yang juga Ketua Komisi A DPRD DIY, menegaskan bahwa momen sejarah aksi damai tersebut menjadi peristiwa politik penting dalam gerakan reformasi. Ia menilai bahwa peran Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam VIII sangat penting dalam membangkitkan semangat rakyat untuk menuntut perubahan.
Eko Suwanto, alumni MEP UGM, menekankan pentingnya pemerintah menjaga etik dan moral, utamanya dalam memberikan gelar pahlawan. Menurutnya, masa pemerintahan Soeharto selama 32 tahun meninggalkan warisan buruk dalam sejarah. Salah satunya adalah kebijakan politik yang membuat matinya demokrasi dan penganiayaan terhadap kebebasan berpendapat.
“Jika Soeharto masih berkuasa hingga saat ini, kaum muda tidak akan mendapatkan akses bacaan maupun kebebasan berekspresi baik dalam tulisan maupun video. Termasuk media juga paska reformasi mendapatkan kesempatan menulis,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti praktik kapitalisme yang ditandai dengan liberalisasi ekonomi, salah satunya penanaman modal asing. Eko Suwanto menilai bahwa Soeharto memiliki rekam jejak kekuasaan yang kelam dalam kepemimpinannya sebagai Presiden RI, yang akhirnya harus mundur karena tidak lagi dipercaya rakyat.
