Penguatan Branding Wisata Religi dan Ekonomi Syariah Menjadi Prioritas Jawa Tengah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berambisi menjadikan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai dua sektor unggulan yang akan menggerakkan perekonomian daerah pada tahun 2027. Untuk mewujudkan visi ini, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara tegas meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan penguatan branding atau penjenamaan pada destinasi wisata religi yang dimiliki. Tujuannya tak lain adalah untuk meningkatkan daya tarik dan memikat lebih banyak pengunjung, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Wisata ramah muslim bisa dikembangkan lebih luas, tidak hanya situs sejarah terkait dengan makam. Ada keraton yang terkait dengan petilasan muslim. Kemudian di situ juga ada kasunanan. Tolong nanti di-branding,” ujar Gubernur Luthfi saat memberikan arahan dalam acara Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 wilayah Solo Raya, yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Boyolali pada Selasa, Juni 2026.
Gubernur Luthfi menekankan bahwa pengembangan wisata ramah muslim tidak hanya menyasar wisatawan domestik, tetapi juga perlu membidik pasar internasional. Negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, seperti dari rumpun Melayu hingga Timur Tengah, diharapkan akan tertarik untuk mengunjungi destinasi wisata yang telah disiapkan. Oleh karena itu, segala aspek penunjang perlu dipersiapkan secara matang.
“Wisata ramah muslim itu bukan berarti masakannya saja yang halal. Di sana harus disiapkan tempat ibadah bagaimana, paket wisata bagaimana, dan lain sebagainya,” jelasnya, menggarisbawahi bahwa konsep ramah muslim mencakup seluruh pengalaman pengunjung, mulai dari fasilitas ibadah hingga paket perjalanan yang ditawarkan.
Menyambut baik arahan tersebut, sejumlah kepala daerah di wilayah Solo Raya menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah di tahun 2027.
Dukungan Penuh dari Kepala Daerah di Wilayah Solo Raya
Bupati Boyolali, Agus Irawan, menyampaikan dukungannya melalui penguatan pada beberapa sektor kunci. Ia berkomitmen untuk memperkuat desa wisata, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif, industri halal, serta destinasi wisata berkelanjutan. Menurutnya, wilayah Solo Raya merupakan kawasan strategis bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang memerlukan penguatan berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas, investasi, dan pembangunan yang terintegrasi. “Boyolali siap menjadi bagian aktif dalam pengembangan kawasan ini melalui sinergi lintas wilayah dan juga lintas sektor,” tegasnya.
Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, juga menunjukkan antusiasme yang sama. Ia melaporkan bahwa Klaten menempati posisi kedua dalam jumlah kunjungan wisatawan di Jawa Tengah pada tahun 2026. Untuk lebih memeriahkan pariwisata, Klaten telah menyusun kalender event wisata. “Sekarang kami sudah mulai dilirik oleh turis-turis dari mancanegara. Kekuatan kami ada di desa,” ujarnya.
Hamenang mengakui masih ada pekerjaan rumah yang dapat dikolaborasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya adalah proses pengembangan geopark, serupa dengan yang telah dilakukan di Kebumen. Klaten memiliki potensi kawasan bebatuan purba yang usianya sangat tua, yang ke depannya dapat menjadi daya tarik baru, melengkapi potensi candi dan mata air yang sudah ada. Selain itu, untuk menarik lebih banyak wisatawan, Klaten berencana mengembangkan sport center guna mendukung konsep sport tourism. Lokasi Klaten yang strategis, dengan tiga titik keluar tol dan akses yang terhubung dengan bandara serta kereta api, menjadi nilai tambah yang signifikan.
Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, memaparkan bahwa Wonogiri telah berhasil mengembangkan sepuluh destinasi wisata dan berbagai event pariwisata. Target kunjungan wisata yang ditetapkan sebesar 438.000 orang pada tahun ini. Lebih lanjut, Wonogiri berupaya mengoptimalkan pengembangan kampung wisata dengan mencanangkan 30 kampung wisata baru dan menyelenggarakan pelatihan bagi para konten kreator. “Dalam upaya mendorong pengembangan ekonomi syariah, kami juga akan menetapkan pariwisata ramah muslim serta menerbitkan 8.933 produk bersertifikat halal, juru sembelih halal, dan pembiayaan syariah sebanyak Rp144 miliar,” ungkapnya.
Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto, mengajak seluruh kepala daerah yang hadir untuk bersama-sama menyusun Rencana Induk Pariwisata Solo Raya sebagai upaya mendukung program pariwisata pada tahun 2027. “Kami sangat siap dan kami ingin mengajak seluruh kepala daerah untuk berkomitmen bersama membentuk rencana induk pariwisata Solo Raya,” tuturnya. Dalam mendukung optimalisasi ekonomi syariah, Kota Surakarta telah berfokus pada pengembangan area Pasar Kliwon dan pembangunan pariwisata spiritual di sekitar Masjid Zayed.
Dukungan serupa juga disampaikan oleh Wakil Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo. Ia melaporkan bahwa Sukoharjo telah menerbitkan 22 Surat Keputusan (SK) Desa Wisata dan memiliki lebih dari 400 sanggar serta kelompok kesenian yang tersebar di 12 kecamatan. “Kami juga sudah punya Perda Pengembangan Pariwisata, hotel bintang lima, dan bintang tiga,” tambahnya, menunjukkan kesiapan infrastruktur dan regulasi daerah dalam mendukung sektor pariwisata.
