Masalah Sistem Coretax: Dugaan Permainan Oknum Internal dan Vendor Nakal
Sistem administrasi perpajakan Coretax yang baru-baru ini menjadi sorotan publik akibat berbagai keluhan dan gangguan teknis, akhirnya mendapatkan penjelasan mendalam dari pihak pemerintah. Di balik masalah yang seringkali membuat frustrasi para wajib pajak, terkuak adanya dugaan praktik tidak wajar yang melibatkan oknum internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta keterlibatan vendor yang seharusnya sudah tidak lagi bekerja sama.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara tegas menyatakan bahwa gangguan dan kelambatan yang terjadi pada sistem Coretax bukanlah semata-mata disebabkan oleh kendala teknis murni. Beliau mengungkapkan adanya indikasi kuat keterlibatan oknum internal yang secara diam-diam berkolaborasi dengan vendor lama yang sebelumnya telah diberhentikan kontraknya oleh Kementerian Keuangan.
“Di Coretax tiba-tiba, ada laporan lagi bahwa itu ‘muter-muter’. Padahal sebelumnya sudah hilang (masalahnya). Rupanya di tempat kita ada yang nakal,” ungkap Purbaya, menyoroti adanya pihak yang sengaja membuat sistem kembali bermasalah.
Vendor Lama Diduga Kembali Dilibatkan Secara Ilegal
Lebih lanjut, Purbaya membeberkan adanya dugaan bahwa vendor yang sebelumnya dipecat karena dianggap memiliki kinerja yang tidak optimal, justru kembali dilibatkan dalam pengelolaan sistem Coretax tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pimpinan.
“Ada yang kontrak dengan satu vendor yang sudah kita berhentikan karena lelet service-nya, dimasukkan lagi diam-diam,” jelas Purbaya.
Beliau menambahkan bahwa hingga saat ini, belum ada pihak yang secara terbuka mengakui keterlibatan dalam praktik tersebut. Namun, Purbaya menegaskan komitmennya untuk melakukan investigasi mendalam guna mengungkap siapa saja yang bertanggung jawab atas tindakan ini.
Ancaman Tindakan Tegas bagi Pelaku
Menanggapi temuan yang sangat merugikan ini, Purbaya dengan tegas menyatakan akan mengambil tindakan keras. Ia memastikan bahwa pemeriksaan menyeluruh akan dilakukan untuk mengidentifikasi dan menindak tegas setiap oknum yang terbukti terlibat dalam permainan ini.
“Nih sekarang mereka tidak mengaku siapa yang memasukin. Nanti saya akan periksa lagi siapa yang memasukin vendor itu. Kita akan tindak,” tegasnya, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membersihkan praktik-praktik tidak sehat dalam pengelolaan sistem perpajakan.
Desain Coretax yang Terlalu Rumit: Potensi Bisnis Tambahan?
Selain isu permainan vendor, Purbaya juga memberikan sorotan kritis terhadap desain antarmuka (interface) sistem Coretax yang dinilai kurang ramah pengguna. Beliau berpendapat bahwa tampilan sistem yang terlalu kompleks ini diduga sengaja dirancang demikian untuk membuka peluang bisnis tambahan bagi pihak-pihak tertentu.
“Coretax itu desainnya agak aneh… dibuat agak rumit, supaya di tengahnya ada aplikasi interface. Ini ada yang menjual ke perusahaan-perusahaan besar,” jelas Purbaya.
Dugaan ini mengarah pada potensi bahwa kerumitan sistem sengaja diciptakan untuk mendorong perusahaan-perusahaan besar agar membeli solusi antarmuka tambahan yang dijual oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan.
Relaksasi Pajak: Perpanjangan Batas Lapor SPT dan Penghapusan Denda
Di tengah berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak terkait sistem Coretax, pemerintah memutuskan untuk memberikan kebijakan relaksasi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengumumkan perpanjangan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi.
Batas pelaporan SPT Tahunan kini diperpanjang hingga tanggal 30 April 2026.
“Diputuskan sampai 30 April, baik pelaporannya maupun pembayarannya,” ujar Bimo.
Lebih lanjut, kebijakan ini juga mencakup penghapusan denda bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT. Bahkan, denda yang terlanjur tercatat akan dihapus secara jabatan, memberikan keringanan signifikan bagi para wajib pajak.
DJP Akui Sistem Coretax Masih dalam Tahap Adaptasi
Pihak Direktorat Jenderal Pajak juga tidak menampik bahwa sistem Coretax masih dalam fase penyesuaian dan adaptasi. Bimo Wijayanto mengibaratkan sistem Coretax seperti “bayi baru lahir” yang masih membutuhkan proses pembelajaran dan penyesuaian baik bagi pengguna maupun bagi tim pengelola internal.
“Ini sistem baru, ibarat bayi baru lahir. Ada learning curve, baik dari pengguna maupun dari kami,” kata Bimo, mengakui bahwa diperlukan waktu bagi semua pihak untuk terbiasa dengan sistem yang baru ini.
Imbauan untuk Tetap Melapor Tepat Waktu
Meskipun telah diberikan perpanjangan batas waktu pelaporan SPT, pemerintah tetap menghimbau seluruh wajib pajak untuk tidak menunda kewajiban mereka. Pelaporan SPT yang dilakukan secara tepat waktu dinilai sangat penting untuk memastikan kelancaran proses administrasi perpajakan secara keseluruhan dan menghindari penumpukan tugas menjelang batas akhir.
Evaluasi Sistem Menjadi Pelajaran Penting
Kasus permasalahan pada sistem Coretax ini menjadi sebuah pengingat krusial bagi pemerintah. Peristiwa ini menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal untuk mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Selain itu, ini juga menjadi dorongan untuk memastikan bahwa seluruh sistem digital yang dikelola oleh pemerintah berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Ke depannya, perbaikan sistem Coretax tidak hanya diharapkan mampu menyelesaikan kendala-kendala teknis yang ada, tetapi juga secara efektif menutup celah-celah potensial yang dapat dimanfaatkan untuk penyalahgunaan, yang pada akhirnya dapat merugikan negara dan masyarakat luas.
