Sosial  

BEM UI Bakal Demo Lagi Bawa 25 Tuntutan Rakyat

BEM UI Demo
Aliansi BEM Universitas Indonesia (UI) membacakan 5 pernyataan sikap tegas, terkait kondisi yang terjadi selama demo Agustus lalu. 5 poin pernyataan dibacakan di depan Tugu Makara UI yang dipasangi bendera mirip One Piece, Selasa (2/9/2025). (Foto Jpnn/Lutviatul Fauziah).

BEM UI tuntutan rakyat

BEM UI Demo
Aliansi BEM Universitas Indonesia (UI) membacakan 5 pernyataan sikap tegas, terkait kondisi yang terjadi selama demo Agustus lalu. 5 poin pernyataan dibacakan di depan Tugu Makara UI yang dipasangi bendera mirip One Piece, Selasa (2/9/2025). (Foto Jpnn/Lutviatul Fauziah).

Kepada Ketum Parpol

  • Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
  • Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
  • Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.

Kepada DPR RI

  • Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
  • Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.
  • Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

Kepada TNI 

  • Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
  • Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
  • Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
  • Kepada Kementerian Sektor Ekonomi
  • Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
  • Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
  • Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

8 Agenda Reformasi yang ditargetkan pada 31 Agustus 2026:

  1. Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.
  2. Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.
  3. Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
  4. Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.
  5. Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
  6. TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.
  7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
  8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

 

(Iwn/Ft)