Trump usulkan pindah paksa warga Palestina keluar jalur Gaza
Arab Saudi mengeluarkan pernyataan langka yang menolak gagasan relokasi.
Saudi menegaskan pihaknya tak akan menormalisasi hubungan dengan Israel yang merupakan tujuan utama pemerintahan Trump, tanpa pembentukan negara Palestina termasuk Gaza.
Usulan Trump pindah paksa warga Palestina berisiko merusak gencatan senjata di Gaza dan keberlanjutan pembebasan tawanan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023, bisa memicu perang kembali.
Meskipun Trump merasa berjasa menjadi perantara gencatan senjata, namun masa depannya kini semakin tidak pasti.
Warga Palestina Tak Akan Pergi dari Tanah Airnya
Warga Palestina memandang Gaza bagian integral dari tanah air nasional. Mereka bercita-cita menjadi negara merdeka di Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur, wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah tahun 1967.
Sebagian besar penduduk Gaza adalah keturunan pengungsi dari perang tahun 1948 seputar pendirian Israel.
Ketika itu ratusan ribu warga Palestina melarikan diri atau diusir dari wilayah yang sekarang menjadi Israel.
Warga Palestina tidak diizinkan kembali ke Iarael karena jumlah mereka melebihi populasi Yahudi di negara baru (Israel) tersebut.
Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menyarankan jika tujuan Trump adalah mengirim warga Palestina ke tempat yang bahagia dan menyenangkan, maka mereka harus kembali ke rumah leluhur mereka di Israel.
Cita-cita untuk tetap tinggal di tanah air mereka, meskipun ada ancaman pengusiran adalah inti dari perjuangan dan identitas diri orang-orang Palestina.
Hal ini terlihat jelas minggu lalu ketika ratusan ribu orang kembali ke Gaza Utara, meskipun wilayah tersebut hampir mengalami kehancuran total.
Baik Hamas maupun Otoritas Palestina yang didukung Barat yang mengakui Israel dan bekerja sama dalam bidang keamanan, dengan keras mengutuk usulan Trump itu.
Negara-negara Arab Sepakat Tidak Akan Menerima Pengungsi Palestina
Mesir dan Yordania yang berdamai dengan Israel beberapa dekade lalu, telah berulang kali menolak usulan pindah paksa tersebut.
Mesir dan Yordania khawatir Israel tidak akan pernah mengizinkan warga Palestina kembali ke negaranya.
Masuknya pengungsi Palestina dalam jumlah besar akan mengganggu stabilitas wilayah tersebut, seperti yang terjadi pada dekade-dekade setelah tahun 1948.
Israel dan Palestina juga memiliki perekonomian yang sulit sehingga akan menyusahkan dalam menyerap pengungsi dalam jumlah besar.
Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Qatar telah bergabung dengan Mesir dan Yordania dalam menolak rencana relokasi warga Palestina.
