Patrolmedia.co.id, Taipei – Presiden Taiwan Lai Ching Te bertekad memperkuat pertahanan dalam negeri untuk menghadapi meningkatnya ancaman Cina.
Hal itu dikemukakan Presiden Lai Ching Te saat pidato Tahun Baru 2025 pada Rabu, (1/1/25).
“Taiwan adalah bagian penting dari garis pertahanan demokrasi secara global,” kata Lai Ching-te.
Sebelumnya Cina mengklaim, Taiwan negara demokrasi dengan pemerintahan sendiri, tapi tetap bagian dari wilayahnya dan telah berjanji akan mencaplok pulau itu dengan kekerasan jika diperlukan.
“Negara-negara otoriter seperti Tiongkok, Rusia, Korea Utara dan Iran masih terus melakukan kerja sama untuk mengancam tatanan internasional yang berdasarkan aturan. Hal ini sangat mempengaruhi kawasan Indo-Pasifik serta perdamaian dan stabilitas dunia,” kata Lai.
Beijing telah menggunakan berbagai taktik dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan tekanan terhadap Taiwan.
Pertama, dari mengirimkan kapal perang dan jet tempur ke pulau itu hampir setiap hari hingga menekan sekutu diplomatik Taiwan agar mengalihkan pengakuan mereka kepada Tiongkok.
Sebagai tanggapannya, Lai menyatakan Taiwan telah mereformasi militernya dan membeli senjata dari Amerika Serikat (AS) selaku sekutu terkuatnya yang tidak resmi.
“Taiwan harus bersiap menghadapi bahaya di masa damai. Anggaran pertahanan negara harus terus ditingkatkan untuk memperkuat kemampuan pertahanan guna menunjukkan tekad bela negara. Setiap orang punya kewajiban melindungi demokrasi dan keamanan Taiwan,” tegasnya.
Presiden Taiwan juga mengeluarkan peringatan tentang perlunya menegakkan demokrasi dalam negeri mengatasi kontroversi politik baru-baru ini di Taiwan.
Oposisi yang dipimpin Kuomingtang mengesahkan 3 rancangan undang-undang (RUU) bulan lalu setelah para legislator terlibat perselisihan fisik mengenai rancangan tersebut.
RUU itu dirancang untuk mempersulit penarikan kembali suara politisi dan mengubah alokasi anggaran untuk pemerintah pusat.
Kritikus menyebut RUU lainnya akan melumpuhkan Mahkamah Konstitusi.
Partai yang dipimpin Lai mengatakan RUU tersebut masih perlu disetujui oleh lembaga eksekutif, merupakan ancaman terhadap demokrasi.
“Persaingan antar partai politik dalam negeri adalah bagian dari demokrasi. Namun perselisihan politik dalam negeri harus diselesaikan secara demokratis dan sesuai dengan sistem konstitusional” kata Lai.
“Inilah satu-satunya cara agar demokrasi dapat terus tumbuh,” pungkasnya.
Editor: M. Ichsan
