Kemudian tidak mengganggu para petani dalam memenuhi kebutuhan air yang mengalir kesawah sawah mereka. Demi menjaga kualitas panen dan produksi beras solok.
Berbeda dengan Fraksi Solok Bersatu yang mengingatkan Pemko terkait semua kegiatan APBD anggaran 2020 yang di bahas berdasarkan Peraturan Pemerintah no 12 tahun 2019 yang disepakati tersebut.
Seandainya ditemukan kegiatan yang muncul atau naik dijalan yang tidak sesuai dengan peraturan dan kesepakatan KUA PPAS khususnya pada kegiatan pembangunan daerah tahun anggaran 2020, maka Fraksi Solok zbersatu tidak bertanggung jawab atas hal itu.
Fraksi Partai Golkar juga mencatat soal penggunaan anggaran Pemko harus efektif dan efisien. Sehingga anggaran yang dibelanjakan pemerintah bermanfaat bagi masyarakat dan memiliki multiplier efek terhadap pertumbuhan serta pembangunan sosial ekonomi.
Fraksi Partai Golkar mengingatkan dalam menggenjot pendapatan daerah, pemko Solok juga memperhatikan beban sosial ekonomi masyarakat.
Terlebih Dewan juga menyorot penurunan dana dari pusat melalui DAK sebesar 31,93% dibanding tahun sebelumnya.
Menyadari keterbatasan pendapatan daerah yang menuntut Pemko Solok, maka harus berinovasi menggali potensi yang ada.
