Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons dengan nada keras setelah rombongannya diarahkan warga melewati jalan rusak di Desa Cintajaya, Kecamatan Lakbok, Ciamis, Rabu (14/10/2026). Peristiwa itu terjadi saat ia sedang menuju agenda kunjungan dan mengaku hanya memiliki waktu singkat untuk beristirahat di mobil. Bagi Dedi, aksi tersebut bukan sekadar kritik, melainkan cara menyampaikan protes yang dinilainya berlebihan.
Dedi, yang akrab disapa KDM, mengatakan dirinya memahami keluhan warga soal kondisi jalan. Namun, ia menilai penyampaian aspirasi tidak perlu dilakukan dengan mengubah rute perjalanan yang sudah disiapkan. Ia menegaskan, sebagai pejabat publik ia tetap manusia yang juga butuh ruang dan waktu, terlebih saat sedang berpindah lokasi dari satu kegiatan ke kegiatan lain.
Dalam keterangannya, Dedi menyebut warga cukup memberi tahu titik jalan yang bermasalah tanpa harus memaksanya melintas di jalur rusak. Ia menilai pesan sederhana justru akan lebih efektif karena dirinya tidak menutup mata terhadap kebutuhan masyarakat. Mantan Bupati Purwakarta itu juga menegaskan bahwa ia bukan sosok yang abai terhadap persoalan warga, sehingga tidak perlu diperlakukan seolah-olah harus dipaksa baru peduli.
Lebih jauh, Dedi mengatakan dirinya kerap merespons kebutuhan masyarakat bahkan tanpa diminta. Sebaliknya, ia mengaku bisa kehilangan rasa hormat jika merasa ditekan. Menurut dia, hubungan antara pemimpin dan warga seharusnya dibangun dengan saling pengertian, bukan saling menguji dengan tindakan yang membuat suasana memanas.
Dedi juga mengingatkan agar warga tidak terbiasa bersikap seolah-olah pemimpin yang dianggap baik bisa diperlakukan semaunya. Ia mengaitkan perilaku itu dengan kemungkinan hadirnya pemimpin yang lebih tertutup pada masa depan. Dalam pernyataannya, ia menyinggung bahwa masa jabatannya tidak akan berlangsung selamanya dan masyarakat bisa saja kelak menghadapi pemimpin yang kurang responsif terhadap keluhan lapangan.
Di sisi lain, Dedi turut menyoroti persoalan yang lebih besar di Kabupaten Ciamis, yakni kecilnya anggaran pembangunan jalan. Ia menyebut dari total APBD murni 2026 sekitar Rp 2,3 triliun, alokasi untuk jalan hanya sekitar Rp 50 miliar. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menambah porsi anggaran melalui perubahan APBD.
Menurut Dedi, setelah pembahasan yang cukup panjang, Pemkab Ciamis akhirnya menyanggupi penambahan dana jalan sebesar Rp 66 miliar. Dengan tambahan itu, total anggaran untuk jalan mencapai sekitar Rp 117 miliar. Dedi menyebut angka tersebut sudah lebih baik dibandingkan alokasi awal, dan ia berharap perbaikan infrastruktur bisa berjalan lebih cepat agar keluhan warga tidak terus berulang.
