JAKARTA — Tingginya elektabilitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi disebut bisa membuka peluang baginya untuk masuk bursa Pilpres 2029. Namun, Peneliti Senior Citra Institute Efriza menilai jalan menuju kontestasi nasional itu tidak otomatis mulus, karena masih ada banyak syarat politik yang harus dipenuhi, mulai dari dukungan partai hingga pembentukan koalisi.
Menurut Efriza, popularitas dan penerimaan publik yang terus naik di tingkat nasional memang dapat menjadi modal penting bagi seorang kepala daerah untuk melangkah ke panggung yang lebih besar. Ia menyebut, dalam praktik politik, dukungan publik kerap menjadi pintu awal bagi tokoh daerah untuk berubah status menjadi figur yang diperhitungkan dalam pemilihan presiden.
Meski demikian, Efriza menegaskan bahwa angka elektabilitas saja belum cukup untuk memastikan Dedi bisa maju sebagai calon presiden. Selain dukungan politik, ada kebutuhan lain yang harus dihitung, seperti kekuatan jaringan nasional, kesiapan pembiayaan, dan pemenuhan syarat pencalonan yang berlaku dalam sistem pemilu Indonesia.
Kerumitan itu bertambah karena Dedi Mulyadi merupakan kader Gerindra. Partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu dinilai masih menempatkan Prabowo sebagai figur utama untuk Pilpres 2029. Dalam situasi seperti ini, Dedi disebut berpotensi menghadapi dilema: tetap bertahan di partai asal dengan konsekuensi bergantung pada keputusan internal, atau mencari jalur politik lain bila ruangnya tidak terbuka.
Efriza bahkan mengajukan pertanyaan terbuka mengenai kesiapan Dedi jika tren dukungannya terus menanjak tetapi tidak diikuti ruang yang cukup di partai. Menurut dia, kondisi itu bisa memaksa Dedi memilih antara menjaga hubungan dengan Gerindra atau mengambil langkah yang lebih berisiko dengan membangun kendaraan politik baru. Pilihan kedua tentu membutuhkan konsolidasi yang tidak sederhana, apalagi jika harus berhadapan dengan Prabowo dan partai yang selama ini membesarkannya.
Di sisi lain, Efriza mengingatkan bahwa peta menuju Pilpres 2029 masih sangat mungkin berubah. Karena itu, lonjakan elektabilitas Dedi saat ini belum bisa dibaca sebagai tanda pasti bahwa ia akan meninggalkan Gerindra atau benar-benar maju sebagai capres. Situasi politik nasional, kata dia, masih dinamis dan bisa mengubah kalkulasi siapa pun yang ingin naik kelas ke level pemilihan presiden.
Isu ini mengemuka setelah Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) merilis survei terbaru bertajuk Elektabilitas Presiden Prabowo. Survei yang diumumkan pada Sabtu (17/10) itu memotret tren sejumlah tokoh potensial untuk Pilpres 2029. Dalam temuan SMRC, elektabilitas Prabowo Subianto justru turun dari 34,9 persen pada November 2025, lalu 33,3 persen pada Februari-Maret 2026, menjadi 14,5 persen pada Juli 2026, dan kembali merosot ke 9,8 persen pada Oktober 2026. Pada saat yang sama, elektabilitas Dedi Mulyadi bergerak naik dari 19,7 persen pada November 2025, menjadi 23,3 persen pada Februari-Maret 2026, lalu 35,0 persen pada Juli 2026, dan 35,5 persen pada Oktober 2026.
