Pasca terjadinya bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Sumatera dan Aceh, pemerintah terus berupaya untuk mempercepat proses rehabilitasi dan pemulihan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan bahwa meskipun beberapa daerah telah menunjukkan kemajuan signifikan, masih terdapat wilayah-wilayah yang memerlukan perhatian khusus. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatera yang diadakan di Kantor Kemendagri, Jakarta.
Evaluasi Pemulihan Pascabencana di Sumatera Barat
Dari hasil evaluasi yang dilakukan bersama dengan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, terlihat adanya kemajuan dalam pemulihan pascabencana, terutama di wilayah Sumatera Barat. Dari total 19 kabupaten/kota yang terdampak bencana, 5 di antaranya telah dinyatakan kembali normal, yaitu:
- Kabupaten Solok Selatan
- Kota Bukittinggi
- Kota Padang Panjang
- Kota Payakumbuh
- Kabupaten Pesisir Selatan
Namun, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa masih ada lima kabupaten/kota di Sumatera Barat yang membutuhkan perhatian khusus. Kabupaten Agam menjadi prioritas utama karena berbagai permasalahan yang dihadapi, mulai dari akses jalan dan jembatan yang terputus, hingga layanan pendidikan dan kesehatan yang terganggu. Pemulihan ekonomi masyarakat juga menjadi fokus utama di wilayah ini.
“Kabupaten Agam menjadi perhatian utama karena berbagai permasalahan, mulai dari pemerintahan hingga sarana layanan kesehatan,” ujar Mendagri Tito Karnavian.
Kondisi Pemulihan di Sumatera Utara
Di wilayah Sumatera Utara, dari 18 daerah yang terdampak bencana, 5 wilayah telah pulih sepenuhnya. Wilayah-wilayah tersebut meliputi:
- Kota Medan
- Kabupaten Nias
- Kabupaten Langkat
- Kabupaten Asahan
- Kabupaten Batu Bara
Meskipun demikian, Mendagri Tito Karnavian menekankan perlunya perhatian khusus di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan. Permasalahan utama di wilayah ini adalah kerusakan infrastruktur sungai, jalan provinsi, dan fasilitas pendidikan.
“Sebanyak 11 kabupaten mendekati normal, namun Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara memerlukan atensi khusus. Tapanuli Selatan juga terdampak buruk, terutama pada fasilitas pendidikan dan jalan provinsi yang masih terhambat,” jelas Mendagri Tito Karnavian.
Tantangan Pemulihan di Aceh
Kondisi pemulihan di wilayah Aceh membutuhkan kerja ekstra. Dari 18 daerah yang terdampak, baru Kabupaten Aceh Besar yang dinilai telah kembali normal. Sebanyak 9 daerah mendekati normal, sementara 8 kabupaten/kota masih membutuhkan perhatian khusus.
Daerah dataran tinggi seperti Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah menghadapi persoalan akses jalan dan jembatan yang terputus akibat longsor. Pemerintah juga menyoroti perlunya penguatan stok logistik di wilayah pegunungan agar ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga.
“Di wilayah pegunungan, yaitu Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah, rata-rata permasalahannya adalah jalan yang longsor atau hilang dan jembatan yang putus. Jalan nasional sudah mulai diperbaiki, namun masih menggunakan jembatan sementara atau jalan alternatif,” kata Mendagri Tito Karnavian.
Mendagri Tito Karnavian juga menyarankan agar stok logistik di tiga wilayah pegunungan tersebut diperkuat untuk tiga bulan ke depan, guna menjaga ketahanan pangan masyarakat.
Di wilayah dataran rendah Aceh, seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya, endapan lumpur menjadi persoalan utama yang berdampak pada permukiman, fasilitas umum, hingga aktivitas ekonomi.
Langkah Selanjutnya
Pemerintah pusat bersama kementerian/lembaga terkait akan melanjutkan koordinasi untuk percepatan pemulihan pascabencana. Fokus utama adalah penanganan infrastruktur yang rusak, pemulihan sektor pendidikan dan kesehatan, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi perkembangan pemulihan di setiap wilayah, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat segera kembali hidup normal.
