Realisasi APBD Kabupaten Buton Tengah: Gambaran Kinerja Keuangan Menjelang Akhir Tahun
Kabupaten Buton Tengah menunjukkan perkembangan signifikan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Hingga mendekati akhir tahun, realisasi belanja APBD tercatat mencapai 60,87 persen. Data yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per tanggal 22 Desember, menunjukkan bahwa dari total pagu anggaran sebesar Rp 907,12 miliar, telah terserap sebesar Rp 552,12 miliar.
Sementara itu, dari sisi pendapatan daerah, Kabupaten Buton Tengah berhasil mencapai 77,82 persen dari target yang ditetapkan. Pendapatan daerah yang berhasil dikumpulkan adalah sebesar Rp 660,82 miliar, melampaui target awal yang diproyeksikan sebesar Rp 849,21 miliar. Angka ini mencerminkan upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang terus dilakukan.
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah merupakan pondasi utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Kabupaten Buton Tengah mengelola berbagai sumber pendapatan yang terbagi dalam beberapa kategori utama.
Pendapatan Asli Daerah (PAD): PAD menjadi salah satu indikator kemandirian fiskal suatu daerah. Hingga akhir tahun, PAD Kabupaten Buton Tengah telah terealisasi sebesar Rp 20,43 miliar dari target Rp 22,68 miliar, mencapai 90,10 persen.
- Pajak Daerah: Dari target Rp 8,23 miliar, realisasi pajak daerah mencapai Rp 5,76 miliar atau 70,02 persen.
- Retribusi Daerah: Retribusi daerah berhasil dikumpulkan sebesar Rp 4,97 miliar dari target Rp 6,81 miliar, mencatat realisasi 73,00 persen.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Kategori ini justru menunjukkan performa gemilang, melampaui target. Dengan target Rp 4,00 miliar, realisasi mencapai Rp 4,53 miliar, atau 113,31 persen.
- Lain-Lain PAD yang Sah: Kategori ini juga mencatat pertumbuhan signifikan, terealisasi Rp 5,17 miliar dari target Rp 3,64 miliar, mencapai 141,98 persen.
Transfer Pemerintah Pusat (TKDD): Dana transfer dari pemerintah pusat menjadi komponen pendapatan terbesar. Dari pagu anggaran Rp 797,73 miliar, telah terealisasi Rp 617,93 miliar, atau 77,46 persen.
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat: Realisasi pada pos ini sama dengan total TKDD, yaitu Rp 617,93 miliar dari Rp 797,73 miliar (77,46 persen).
- Pendapatan Lainnya: Pendapatan lain-lain yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah lainnya terealisasi sebesar Rp 22,46 miliar dari target Rp 28,80 miliar (77,99 persen).
- Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan: Terealisasi Rp 6,42 miliar dari target Rp 9,11 miliar (70,51 persen).
- Pendapatan Transfer Antar Daerah: Mencapai Rp 16,03 miliar dari target Rp 19,69 miliar (81,44 persen).
Evaluasi Realisasi Belanja Daerah
Realisasi belanja daerah sebesar 60,87 persen menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah dialokasikan untuk berbagai program dan kegiatan pembangunan serta operasional pemerintahan. Namun, terdapat variasi realisasi pada masing-masing pos belanja.
Belanja Pegawai: Dari pagu anggaran Rp 298,67 miliar, telah dibelanjakan sebesar Rp 224,33 miliar, mencapai 75,11 persen. Pos ini merupakan salah satu alokasi terbesar dalam APBD, mencakup gaji, tunjangan, dan honorarium bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tenaga honorer.
Belanja Barang dan Jasa: Alokasi untuk belanja barang dan jasa mencapai Rp 208,70 miliar, dengan realisasi Rp 116,44 miliar, atau 55,80 persen. Pos ini mencakup pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintahan dan pelaksanaan program-program.
Belanja Modal: Belanja modal, yang dialokasikan untuk investasi jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur fisik, memiliki pagu Rp 288,78 miliar dan terealisasi Rp 135,98 miliar, atau 47,09 persen. Tingkat realisasi pada pos ini menunjukkan adanya potensi untuk percepatan penyerapan di sisa waktu tahun anggaran.
Belanja Lainnya: Kategori belanja lain-lain mencakup berbagai pos pengeluaran yang lebih spesifik, dengan pagu Rp 110,97 miliar dan realisasi Rp 75,37 miliar (67,92 persen).
- Belanja Bagi Hasil: Dari target Rp 1,06 miliar, baru terealisasi Rp 0,08 miliar atau 7,26 persen.
- Belanja Bantuan Keuangan: Terealisasi Rp 69,75 miliar dari pagu Rp 98,24 miliar, mencapai 70,99 persen.
- Belanja Hibah: Mencapai 52,76 persen dari target, dengan realisasi Rp 5,55 miliar dari pagu Rp 10,52 miliar.
- Belanja Bantuan Sosial: Tidak ada realisasi pada pos ini, yaitu Rp 0,00 miliar dari pagu Rp 0,20 miliar (0,00 persen).
- Belanja Tidak Terduga: Sama seperti bantuan sosial, pos belanja tidak terduga juga belum ada realisasi, yaitu Rp 0,00 miliar dari pagu Rp 0,94 miliar (0,00 persen).
Pembiayaan Daerah: Kesiapan Menjaga Stabilitas Keuangan
Pada sisi pembiayaan daerah, Kabupaten Buton Tengah menunjukkan pengelolaan yang sangat baik. Total pembiayaan daerah mencapai Rp 57,92 miliar, dengan realisasi 100,00 persen.
Penerimaan Pembiayaan Daerah: Seluruh penerimaan pembiayaan daerah, sebesar Rp 59,92 miliar, telah terealisasi 100,00 persen.
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA): SiLPA yang dialokasikan untuk pembiayaan daerah sepenuhnya terealisasi sebesar Rp 59,92 miliar.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah: Pengeluaran pembiayaan daerah, yang mencakup penyertaan modal daerah, juga terealisasi penuh sebesar Rp 2,00 miliar atau 100,00 persen.
Secara keseluruhan, realisasi APBD Kabupaten Buton Tengah per 22 Desember 2025 menunjukkan gambaran kinerja keuangan yang positif, terutama dalam pencapaian target pendapatan daerah. Meskipun realisasi belanja masih berada di angka 60,87 persen, namun upaya untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran di sisa waktu yang ada perlu terus dilakukan, khususnya pada pos-pos belanja modal dan belanja lainnya yang realisasinya masih di bawah 70 persen. Pengelolaan pembiayaan daerah yang mencapai 100 persen menunjukkan stabilitas keuangan yang terjaga dengan baik.
