Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memecat Menteri Pertanian Kazuo Yana pada 14 Oktober 2026 setelah skandal politik yang menyeret namanya makin meluas. Keputusan itu diambil hanya sekitar satu bulan sejak Yana dilantik, menjadikannya menteri pertama di Kabinet Takaichi yang tersingkir akibat persoalan politik. Pergantian cepat ini juga membuat pemerintah harus bergerak untuk menahan dampak terhadap agenda parlemen, termasuk pembahasan rancangan undang-undang pemotongan pajak konsumsi.
Untuk menjaga stabilitas kabinet, Takaichi kemudian menunjuk Arata Takebe, mantan menteri negara bidang pertanian, sebagai pengganti Yana pada Kamis, 15 Oktober 2026. Langkah itu diambil di tengah kekhawatiran bahwa kepergian Yana akan memperumit pembahasan di Diet, sebutan untuk parlemen Jepang, yang belakangan sudah dipenuhi tekanan politik dari oposisi.
Yana, yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat Liberal (LDP), menyatakan dirinya mundur atas kehendak sendiri agar tidak terus mengganggu jalannya sidang dan pekerjaan kementerian. Setelah bertemu Takaichi di Kantor Perdana Menteri di Tokyo, ia mengatakan tidak ingin tetap menjadi hambatan bagi pembahasan parlemen maupun urusan administrasi pertanian. Dalam pernyataannya kepada wartawan, Yana menegaskan bahwa ia ingin menghindari situasi di mana konsentrasinya terhadap tugas kementerian terus terganggu.
Masalah ini bermula dari laporan majalah mingguan Shukan Bunshun yang mengutip pernyataan Yana dalam pertemuan LDP di Prefektur Tochigi pada Mei lalu. Dalam kesempatan itu, ia disebut mengatakan bahwa alokasi anggaran jalan untuk dua kotamadya dipangkas karena wali kota setempat tidak mendukungnya dalam pemilihan DPR pada Februari 2026. Meski kemudian meminta maaf dan membantah pernah secara langsung melobi Kementerian Pertanahan untuk memotong dana tersebut, ucapannya justru memicu kemarahan publik.
Tekanan terhadap Yana bertambah setelah muncul tuduhan lain, yakni dugaan pelanggaran Undang-Undang Pemilu Jabatan Publik. Kubu Yana disebut menyediakan bus antar-jemput gratis bagi pendukung selama masa kampanye, yang dipandang sebagai pemberian keuntungan ilegal. Sikap Yana yang berubah-ubah saat menjelaskan legalitas fasilitas tersebut di parlemen turut memperburuk posisinya di mata publik dan partai-partai oposisi.
Kritik juga diarahkan kepada tim Takaichi karena dianggap lamban menangani krisis sejak awal. Sejumlah ajudan perdana menteri dinilai sempat meremehkan persoalan itu, padahal oposisi di Majelis Tinggi dan Majelis Rendah sudah mengancam mosi tidak percaya. Situasi ini menjadi lebih sensitif karena koalisi pemerintah berada dalam posisi minoritas di Majelis Tinggi, sehingga setiap skandal dapat langsung mengganggu kelancaran agenda legislasi.
Menurut Kyodo News, masa jabatan Yana hanya 28 hari, dan itu tercatat sebagai salah satu yang terpendek dalam sejarah pemerintahan LDP sejak 2012. Takaichi menilai krisis harus segera ditutup agar parlemen dapat fokus pada RUU pemotongan pajak konsumsi bahan pangan selama dua tahun mulai April mendatang, penyusunan anggaran negara, serta langkah antisipasi terhadap konflik di Timur Tengah. Namun oposisi, termasuk Ketua Partai Demokrat untuk Rakyat Yuichiro Tamaki, menegaskan pemerintah tetap harus dimintai tanggung jawab atas dugaan campur tangan politisi dalam alokasi anggaran daerah.
