Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pelabuhan di sana rencananya akan dikaitkan dengan pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara.
Pembangunan pelabuhan di Batam merupakan bagian dari rencana pemerintah dalam efesiensi biaya pelabuhan. Ada 10 pelabuhan besar di Indonesia yang dirancang untuk efisien.
“Kami sudah rencanakan ini sejak lama, karena pandemi, ini tertunda,” kata Luhut.
Saat ini, biaya pelabuhan di Indonesia relatif tinggi, 23% dari cost logistik. Padahal negara tetangga rata-rata sudah 13%.
“Kami bersepakat akan mendorong hingga cost itu bisa turun hingga 17% pada 2024, kalau bisa lebih cepat,” sebutnya.
Untuk mendorong efesiensi, Luhut mengatakan nantinya akan dibuat digitalisasi di pelabuhan dengan Nasional Logistic Ecosystem, dimulai di Batam pada Maret 2022.
“Kami ingin ini jadi. Negara kita harus efisien,” kata dia.
Ditempat yang sama, Menhub Budi Karya memberikan kesempatan bagi swasta selebar-lebarnya dalam pembangunan pelabuhan.
“Kami sebagai regulator mengawal, membuat ‘time frame’, buat studi yang matang. Nanti BUMD, swasta lokal silakan undang investor dari luar,” sebut Budi
“Pemerintah berharap pelabuhan ini bisa beroperasi sebelum 2024,” ujarnya.
Peninjauan itu diikuti Walikota Batam Muhammad Rudi. Hadir juga Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, Plt Dirjen Perhubungan Laut Arief Toha. (Cdr)
