Usai, rakor Zul Elfian mengikuti pertemuan dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Agus Fatoni didampingi Sekretaris BPP Kemendagri Kurniasih.
Pertemuan membahas sinkronisasi kegiatan BPP-Kemendagri tahun 2021.
Berikut rilis kegiatan prioritas BPP-Kemendagri tahun 2021:
1. Pembinaan Inovasi Daerah melalui penerapan inovasi di daerah 3T dan Penerapan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (PUJA INDAH)
2. Indeks inovasi daerah
3. Indeks pengelolaan keuangan daerah
4. Indeks kepemimpinan KDH
5. Indeks tata kelola pemerintahan daerah
6. Konsep kebijakan smart city menuju penerapan ekonomi digital
7. Reviu penyempurnaan UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Proyeksi/ Prakiraan Stratejik Nasional
9. Kajian Penyelesaian konflik pertanahan
10. Kajian pilkada biaya tinggi
11. Kajian manajemen ASN daerah
12. Kajian dan evaluasi pilkada
13. Pembinaan litbang daerah
Dihadapan Agus Fatoni, Zul Elfian berterima kasih atas penghargaan yang diraih Solok sebagai kota inovatif pada ajang Innovative Government Award yang diterima 18 Desember 2020.
Ajang serupa pada 2018 lalu juga diraih Solok sebagai salah satu kota terinovatif.
“Berkat penghargaan itu, Kota Solok menerima Dana Insentif Daerah Kategori Inovasi Pemerintah Daerah (DID-KIPD) sebanyak Rp4,5 milyar pada 2020,” katanya.
Zul Elfian menargetkan, 3 tahun kedepan kemajuan daerah bisa memenuhi ekspektasi masyarakat yang besar.
“Disamping berinovasi dan tentunya mencari peluang-peluang lain terutama dari pemerintah pusat, diharapkan dapat ikut menjawab keterbatasan yang dimiliki Solok,” kata Zul Elfian.
Kepala BPP Agus Fatoni mengapresiasi atas prestasi Kota Solok.
Ia menjelaskan inovasi daerah dimulai dan dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki daerah masing-masing.
Sumber daya yang dimaksud tentunya adalah aparatur di daerah itu sendiri. Jika seluruh pejabat struktural maupun fungsional mampu menghasilkan 1 inovasi setiap tahunnya, maka dapat dipastikan jumlah inovasi bisa meningkatkan daya saing daerah.
“Secara tidak langsung akan berdampak pada kinerja daerah,” kata Agus.
Ia juga mengatakan perlunya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah agar setiap inovasi tersebut dilaporkan, karena BPP-Kemendagri menilai sebuah daerah itu inovatif berdasarkan evidence-based.
“Perlu dirumuskan mekanisme di daerah untuk menjaga kesinambungan semangat OPD untuk berinovasi, bila perlu jadikan inovasi sebagai indikator kinerja OPD dan perorangan,” tutupnya.
Usai rakor, Zul Elfian dan rombongan melakukan audiensi ke pengurus pusat Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kantor Pusat DPN APEKSI Jakarta.
Kunjungan itu untuk menjalin komunikasi untuk mendapatkan dukungan apeksi dalam pelaksanaan program strategis dan inovasi daerah.
Penulis: Niko Irawan
Editor: Erwin Syahril
