“Kami apresiasi dan pemerintah daerah yang mendapat opini WTP, kedepan, diharapkan predikat ini terus meningkat dan mempertahankan,” kata Sri Mulyani.
Kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang belum mendapatkan WTP, Sri Mulyani mengingatkan agar segera mengikuti langkah efektif dan terukur mengatasi temuan, serta menyelesaikan temuan-temuan dari BPK.
“Sinergi kualitas laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKPP) dan LKPD harus terus kita tingkatkan untuk menyelaraskan keuangan pusat dan daerah,” ujarnya.
Disamping itu Sri Mulyani mengimbau seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk meningkatkan peran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi, menyelesaikan cepat payung hukum agar tidak terjadi masalah, serta menyusun petunjuk teknis yang bisa menjawab masalah fleksibilitas di lapangan.
“Dengan begitu keuangan akan tetap akuntabel,” pungkasnya.
Selanjutnya, Penghargaan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Award sebagai apresiasi kepada seluruh kementerian lembaga atas partisipasi menjaga pengelolaan barang milik negara.
Penghargaan tersebut terdiri dari 5 Kategori yakni pemanfaatan, kualitas, sertifikasi, terus menerus, serta kolaborasi.
Rakernas kali ini mengusung tema Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Penulis: Niko Irawan
Editor: Erwin Syahril
