Patrolmedia, Jakarta – Sebanyak 4,1 juta anak Indonesia tercatat putus sekolah karena masalah ekonomi. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah menggulirkan program Sekolah Rakyat guna memutus rantai kemiskinan antar-generasi.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menjelaskan, keterbatasan biaya menjadi hambatan utama keluarga miskin dalam menyekolahkan anaknya.
Tercatat 76% orang tua mengaku tidak mampu membiayai sekolah anak lantaran faktor ekonomi, sementara sekitar 74% warga miskin cuma mengenyam pendidikan tingkat SD ke bawah.
“Sekolah Rakyat didirikan untuk menjemput anak-anak dari keluarga miskin agar mereka tidak mewarisi kemiskinan yang dialami orang tuanya. Sejak SD, mereka dijemput oleh negara, didampingi oleh negara, dan diantarkan oleh negara untuk mewujudkan cita-cita,” kata Agus Jabo saat menutup Kongres VII Front National Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) di The Acacia Hotel, Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Menurut Agus Jabo, kondisi tersebut membuat lebih dari 64% anak dari keluarga miskin berisiko tinggi mewarisi nasib serupa.
Ketika orang tua tak sanggup membiayai sekolah, peluang anak untuk keluar dari kemiskinan ikut tertutup.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026, masih terdapat 22,9 juta penduduk miskin di Indonesia dengan pengeluaran per kapita maksimal Rp 600 ribu per bulan.
Agus Jabo menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya penggunaan data tunggal yang terbuka dan transparan agar program pengentasan kemiskinan berjalan tepat sasaran.
“Presiden ingin seluruh data kemiskinan dibuka secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dengan begitu, pemerintah dapat merumuskan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran,” ujarnya.
Lewat sistem pendidikan berasrama di Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya menjamin anak-anak kurang mampu tetap mendapat pendidikan layak, pendampingan, serta ruang pengembangan diri demi meraih masa depan yang lebih baik.
Editor: Iyan























